BPSIP Sumsel Adakan Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Standarisasi Pertanian Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam rangka mendukung kegiatan standarisasi instrumen pertanian di Sumatera Selatan (Sumsel), Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumsel mengadakan pertemuan sinkronisasi kegiatan standarisasi pertanian Sumsel.

"Dengan pertemuan sinkronisasi ini diharapkan dapat memadupadankan kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah dengan BPSIP yang ada di Sumsel," kata Kepala BPSIP Sumsel Dr Suharyanto Sp MP saat Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Standarisasi Pertanian Sumsel di Hotel Emilia Palembang, Selasa (31/10/2023).

Menurut Suharyanto dengan pertemuan ini diharapkan, saling singkron tentunya saling berkoordinasi dengan titik output standarisasi terkait pertanian.

Harapannya ada titik temu bagaimana menerapkan standar pertanian di Sumsel dengan baik dan benar. 

Namanya progres dengan satu tujuan maka diharapkan ada peningkatan dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun.

Untuk PR  nya yaitu kolaborasi yang harus terus dibangun dan memperbaiki perilaku pelaku usaha, dari biasa-biasa jadi luar biasa itu kan tidak muda.

"Untuk peserta kegiatan ini ada 100 peserta dari 17 dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, peternakan ketahanan pangan dan lain-lain. Ada juga mitra kami seperti dari BSN, perindustrian, dan mitra lainnya," ungkapnya. 

Sedangkan Rima Purnamayani yang Mewakili Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pusat mengatakan, bahwa ia mengapresiasi kegiatan ini. 

"Karena memang kita harus tersinkronisasi, sehingga tujuan secara umum bisa tercapai," kata Rima yang juga merupakan Koordinator Penerapan dan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.

Menurutnya, untuk menuju peningkatan nilai tambah dan daya saing suatu produk maka penting untuk menerapkan standar baik dari BSN, hingga stand ekspor agar kualitas produk yang ada semakin meningkat.

"Sumsel ini kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi vertikal sudah cukup baik. Sinerginya sudah bagus, dalam hal pertanian juga bagus, ketahanan pangan dan lain-lain juga sudah bagus. Tinggal penerapannya yang harus sesuai standar," ungkapnya.

Sedangkan Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Triningsih Herlinawati menambahkan, BSN mendukung kebijakan dari kementerian teknis dan pemerintah daerah. 

"Maka kita support dan fasilitasi, seperti apa sih standar yang dibutuhkan untuk mendukung output yang mereka harapkan. Seperti dalam sektor usaha mikro kecil baik di sektor pertanian, mereka di bimbing," katanya.

Menurut Triningsih, masih ada anggapan bahwa mengurus SNI itu berat, padahal tidak seperti itu hanya mereka belum paham saja. Maka dengan kegiatan seperti ini harapannya bisa menyentuh grass root.

"Pemerintah pusat tidak bisa langsung ke daerah maka dengan kolaborasi seperti ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada seperti dari penyuluh, volunteer dan lain-lain diharapkan secara swadaya bisa saling membantu dan meningkatkan produksi maupun pertanian yang ada," katanya.