Pengamat Unsri Bicara Soal Siapa yang Berpeluang Jadi Pj Walikota Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian berbicara soal siapa yang berpeluang menjadi Pj Walikota Palembang.

Sebelumnya ada lima nama Pj Walikota Palembang yang diajukan DPRD Kota Palembang dan Gubernur Sumsel.

Beberapa nama telah diusulkan DPRD kota Palembang yakni Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang, Dr. Ilham Djaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, serta dr. Hj. Makiani, SH., MM., MARS, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RS Bari.

Lalu Gubernur Sumsel sendiri telah mengusulkan tiga nama calon Pj Walikota Palembang ke Kemendagri yaitu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Pemprov Sumsel Kurniawan dan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumsel Basyaruddin Akhmad.

Menariknya dari usulan dua lembaga tersebut, nama Ratu Dewa sama- sama diusulkan, sedangkan nama lain yang diusulkan DPRD Palembang dan Gubernur Sumsel berbeda.

"Semua nama itu kan sesuai jalur yang diberikan dan dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, lalu ada usulan dari bawah juga sudah masuk. Persoalan Pj ini tidak datang dari atas saja," kata Febrian, Selasa (15/8/2023).

• Resmi Herman Deru Ajukan 3 Nama Pj Walikota Palembang ke Mendagri, Ada Ratu Dewa hingga Kurniawan

Menurut Febrian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan nama itu.

Hal pertama yang diperhatikan pada masyarakat pada umumnya masyarakat kota Palembang ini suka pimpinan model yang seperti apa? dan disenangi nanti untuk jadi kira-kira langsung Palembang itu model pimpinan yang bagaimana yang disenangi oleh masyarakat kota Palembang?.

"Kalau kita memperhatikan model ini maka yang paling mendekati itu, yang memahami keseluruhan masa lalu birokrasi itu dan jelas dari sekretaris daerah. Sedangkan beberapa nama lain itu seperti Makiani juga dia pernah menduduki jabatan-jabatan lain di pemerintah kota bisa dianggap juga dari kalangan birokrasi, tetapi tidak bisa lebih ke golongan 2A seperti Sekda, " paparnya.

Sedangkan nama Kurniawan dan Basyarudin itu sebenarnya orang kota Palembang, kemudian pindah ke Pemprov, dan dirasa modalnya juga bagus tetapi juga harus dipahami ini, apakah ada motif individu untuk Pj Walikota itu sendiri.
Kalau kepentingan untuk kota Palembang jelas hal itu bagus, karena kembali lagi ke Palembang yang bersangkutan.

"Lalu ada Ilham Jaya juga dari lintas sektor itu juga penting kita lihat, apa yang menjadi motifnya kemudian masuk. Nah itu sudah dua hal itu sudah dua hal yang harus diperhatikan untuk kemudian orang itu bisa menjadi Pj kota Palembang," paparnya.

Akan tetapi Dekan Fakultas Hukum Unsri ini menilai ada hal yang paling penting, yaitu harus mendapatkan restu dari bawah Gubernur sampai kemudian ke pemerintah pusat Kemendagri. Artinya, nanti di akhir itu akan dipilih orang yang kemudian menjadi Pj di kota kabupaten maupun provinsi.

"Jika nama sudah diusulkan artinya syarat orang itu sudah pertarungan besar, dan saya pikir sudah menuju pusat semua. Sudah ada kontribusi mereka, baik melalui sarana pribadi maupun sarana institusi yaitu pemerintah dan saya pikir yang mengajukan punya punya andalan masang. Disini perlu ada kepiawaian- kepiawaian tidak saja didasarkan pada modal, bahwasanya dia memiliki kelebihan di pemerintah kota Palembang seperti Ratu Dewa, tapi juga dia harus punya kelebihan untuk mendapatkan hati Mendagri ini poin pentingnya," bebernya.

Sebab untuk mendapatkan hati Mendagri, Pj harus bisa menyesuaikan arah politik pemilu 2024 ke depan, mengingat Pj yang ditunjuk salah satunya dalam menyongsong 2024.

"Nah, poin pentingnya yang keempat ini jadi kisaran yang keempat ini, harus bisa menyesuaikan pandangan politik ke depan bagi kepentingan 2024, meski ini agak terselubung tidak menjadi sangat formal, tetapi harus kita ketahuilah bahwasanya tinggi ini kan berkepentingan terhadap 2024,"tandasnya.

Ditambahkan Febrian, pastinya semua nama yang diusulkan itu akan mulai "perang" untuk dapat persetujuan Kemendagri nantinya, mengingat mereka sudah di tengah jalan.

"Pertarungan kan dimulai sekarang mulai kemarin itu mainnya, tapi enggak dari segampang membalikkan telapak tangan (dapat restu), dia harus berusaha keras untuk poin penting dukungan pusat, " pungkas Febrian.