Pimpinan DPRD Masih Bungkam Soal Nama yang Diusulkan jadi Pj Walikota Palembang 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sempat tersiar kabar sudah ada tiga nama yang diusulkan DPRD Kota Palembang untuk diajukan ke Mendagri sebagai Pj Walikota Palembang, sepeninggal berakhirnya masa kepemimpinan H Harnojoyo SSos dan Fitrianti Agustinda SH, September 2023 mendatang. 

Namun hingga kini pimpinan DPRD Kota Palembang masih memilih bungkam belum mau mengekspos siapa ketiga nama yang diusulkan tersebut. 

Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin SH berkali-kali dihubungi dan di whatsapp masih belum merespon. 

"Lebih pantas ketuo saja kalo masalah Pj Walikota langsung ke Ketuo. Wakil ini sekadar ini bae. Arahan dari Ketuo dulu. Kami lagi pembahasan LPJ. Aku belum tahu. Kito dak boleh dahulu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Dauli ST, Senin (10/7/2023). 

Begitu juga Wakil Ketua DPRD Palembang RM Yusuf Indra Kesuma mengatakan pihaknya lagi rapat.

Baca juga: Momen Harnojoyo Penasaran dengan Penggantinya Sosok Pj Walikota Palembang : Siapa Ya ?

"Poin 1 (Apakah surat mendagri soal Pj walikota sudah diterima oleh pemkot ?) silahkan langsung tanyakan kepada Pemkot apakah mereka sudah menerima surat dari mendagri atau belum. Berdasarkan aturan DPRD boleh mengusulkan 3 nama untuk bupati dan walikota harus pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II)," kata Indra.

Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin SH sebelumnya mengaku sudah ada untuk diusulkan menjadi Pj Walikota Palembang.

Zainal mengaku pihaknya masih menunggu surat dari Kemendagri terkait pengusulan nama Pj Walikota Palembang.

"Kalau namanya sudah ada (Pj Walikota Palembang," kata Zainal. 

Namun Zainal belum mau membocorkan nama yang akan diusulkan menjadi Pj Walikota Palembang.

Sebab ia masih menunggu surat dari Kemendagri, sehingga belum bisa menyebutkan nama yang akan diusulkan.

"Kami masih menunggu surat dari Kemendagri belum bisa kami ungkap namanya," kata dia.

Sebab DPRD Palembang belum mengetahui kriteria dari Kemendagri siapa yang bisa diusulkan untuk menjadi Pj Walikota Palembang.

"Kita lihat dulu kriteria dari Kemendagri, jika kita ungkap namanya nanti tidak sesuai dengan kriteria dari Kemendagri," kata Zainal yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Palembang. 

Sempat diberitakan jelang berakhirnya masa jabatan Walikota Palembang H Harnojoyo SSos, Pengamat Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar menyebut ada tiga parpol yang mungkin tarik menarik berkepentingan yakni Nasdem, PDIP dan Demokrat. 

"Harapan Ketua DPRD Kota Palembang kepentingannya untuk kepentingan masyarakat Kota Palembang, untuk meneruskan pembantu di Kota Palembang dari mana saja yang bisa mensejahterakan masyarakat Kota Palembang. Itu harapan kita," ungkap Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin SH. 

Zainal Abidin SH mengatakan Pj Walikota nanti diharapkan juga mengerti kearifan lokal di Kota Palembang karena DPRD Kota Palembang juga mengusulkan tiga nama, Provinsi juga bisa melalui Gubernur mengusulkan tiga nama, Mendagri juga. 

Diakui Zainal kalau kepentingan-kepentingan partai itu ada yang bisa lebih dominan. Karena yang menentukan, yang memberikan SK Pj Walikota itu adalah Mendagri. 

"Walaupun Kito galak nak jadike, kalo Mendagri tidak menyetujui, kalau dia juga punya usulan, susah juga. Seperti yang sudah-sudah. Tapi saya rasa Mendagri juga dalam memilih Pj Walikota itu lebih mementingkan kepentingan masyarakat di Kota Palembang," kata Zainal. 

Ketika ditanya apakah Partai Demokrat bakal mengusulkan kadernya? Zainal langsung mengatakan Partai Demokrat tidak ada kader partai yang akan dicalonkan. 

"Itu kan harus eselon 2. Bagaimana kita mau mencalonkan. Ini kan sesuai kriterianya ada harus eselon 2. Tapi kami belum melihat Juknis dan Juklaknya dari Kemendagri," ujarnya. 

Ia mengaku sejauh ini Partai Demokrat tidak ada OPD jadi kader Partai Demokrat. Menurutnya Pj itu independen ditunjuk oleh Mendagri dari eselon 2. Kalau dia memihak ke satu partai tentu menyalahi. Harus tunduk kepada Mendagri, Presiden. Yang menandatangani SK itu Mendagri. Berbeda dengan Menteri yang memang hak prerogatif Presiden sebagai kader partai. 

"Harus sesuai kriteria yang layak seperti Sekda itu eselon 2A makanya dia kalau mau diajukan untuk Pj Walikota memang memenuhi syarat setelah ada kisi-kisi Juklak-Juknis itu. Walaupun itu belum keluar untuk Kota Palembang dan lain-lain. Kami lihat kemarin Banyuasin sudah keluar. Kita pelajari petunjuk-petunjuknya. Tidak jauh beda nantinya dengan Kota Palembang," bebernya.

Zainal menegaskan tentunya berharap Pj Walikota yang ditunjuk nanti memenuhi seluruh kepentingan. Jangan hanya untuk kepentingan satu partai. 

"Kita kan kepentingannya untuk masyarakat Kota Palembang itu yang kita harapkan. Dan juga kami sebagai DPRD, akan mengawasi itu. Mereka harus bukan berpatokan kepada partai, tetapi kepada masyarakat Kota Palembang," katanya. (Abdul Hafiz)