Pro dan Kontra Wacana Pemilu Proposional Tertutup Ada PDIP Mendukung Partai Demokrat dan PAN Menolak

Wacana KPU RI kemungkinan Pileg 2024, akan kembali menggunakan sistem Pemilu Proporsional tertutup, mendapat respon pro dan kontra petinggi parpol

Editor: adi kurniawan
Handout
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan, 17 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Pro dan Kontra Wacana Pemilu Proposional Tertutup, Ada PDIP Mendukung, Partai Demokrat dan PAN Menolak 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang kemungkinan pemilihan legislatif atau Pileg 2024, akan kembali menggunakan sistem Pemilu Proporsional tertutup, mendapat respon pro dan kontra petinggi parpol di Sumatera Selatan (Sumsel). 

PDI Perjuangan sendiri mengaku setuju dengan usulan tersebut, hal ini sesuai dengan hasil Kongres PDI Perjuangan pada 2019 lalu di Bali, yang mendorong sistem Pemilu Proporsional tertutup kembali diterapkan. 

"Ini kan masalahnya tergantung dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang bergulir, kalau PDI Perjuangan dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali yang lalu sudah di menjadi suatu keputusan kongres, bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem Pemilu Proporsional tertutup, sebagai mekanisme dalam melaksanakan Pemilu, " kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, Selasa (3/1/2023).

Dijelaskan Giri, kalaupun nanti sudah selesai di MK, pihaknya akan melihat apakah nanti akan ada perubahan undang-undang ataupun ini baru berlaku pada pemilu berikutnya.

"Tapi yang jelas PDI Perjuangan jalankan hasil kongres di tahun 2019 yang lalu, kenapa kalau tertutup itu  nanti untuk caleg-calegnya kampanye bukan individu-individu, tapi adalah partai, karena sistem kita dalam undang-undang partai politik yang mempunyai peran ya harusnya partai politik yang melakukan kampanye, caleg-caleg adalah kewajiban partai politik melakukan seleksi dan rekrutmen menyiapkan caleg-caleg yang kompeten dan mampu menjadi suara partai di parlemen ketika mereka terpilih, " tandasnya. 

Hal berbeda diungkapkan petinggi PAN Sumsel, jika wacana untuk mengembalikan Pemilu Proporsional tertutup kembali akan memakan waktu panjang. 

"Panjang kalaupun disahkan MK harus rubah UU pemilu di DPR RI, dan butuh 3-4 bulan kemudian penyesuaian di KPU dalam melaksanakannya, sementara waktu sudah mepet " ucap Wakil Ketua DPW PAN Sumsel bidang Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi (POK) Fajar Febriansyah. 

Dijelaskan Fajar, PAN tetap mendorong Pemilu Proporsional terbuka, supaya demokrasi tidak mundur dan caleg-caleg berkualitas, dapat tampil dengan difilter langsung oleh rakyat. 

"Tinggal lagi parpol harus mampu menyajikan caleg yang mumpuni, dan berjuang untuk rakyat sesuai platform partainya, kita khawatir nanti pemilihan kepala daerah lewat DPRD, ujung- ujungnya kesana pasti kalau la revisi UU," tandasnya. 

Terpisah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang Yudha Pratomo Mahyudin jika partainya secara tegas menolak wacana Pemilu Proporsional tertutup, karena hal itu jelas menjadikan kualitas demokrasi menjadi mundur. 

"Kalau kami sebenarnya ikut saja, mau Pemilu Proporsional terbuka atau tertutup sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kalau dia Pemilu Proporsional tertutup kekuasaannya itu di partai lah yang menentukan, jadi wakil di dewan otomatis ada di Partai. Kedua kalau kekuasaan terlalu tinggi di partai itu caleg itu tidak semangat, sudah susah-susah misalnya suara terbanyak tapi ternyata bukan dia yang duduk, " tandasnya. 

Terpisah Pengamatan Politik dari Unsri, Dr M Husni Tamrin menilai secara normatif, sistem Pemilu Proporsional tertutup ataupun terbuka merupakan sistem pemilu yang dikenal secara luas.

Dimana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 

"Tapi terlepas dari persoalan substansi tersebut, pernyataan KPU tentang potensi kemungkinan pemberlakuan sistem Pemilu Proporsional tertutup pada pemilu 2024 kurang tepat, karena melampaui fungsi mereka sebagai penyelenggara pemilu, " ujarnya. 

Halaman
12
Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved