Berita Palembang

UMK Palembang 2023 atau Upah Minimum Kota Palembang Naik Jadi Rp 3.500.000, Sebelumnya Rp 3.289.409

Kenaikan UMK Palembang 2023 Rp 3.500.000 ini telah ditandatangani Walikota Palembang, H Harnojoyo.

Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/MITA ROSNITA
Ratusan buruh gelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumsel meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2023 dapat meningkat hingga 13 persen, Senin (21/11/2022). UMK Palembang 2023 Naik Jadi Rp 3.500.000 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - UMK Palembang 2023 atau Upah Minimum Kota Palembang adalah Rp. 3.500.000.

UMK Palembang ini naik 7,5 persen dari sebelumnya Rp 3.289.409.

Walikota Palembang telah menetapkan UMK (Upah Minimum Kota) Palembang 2023 naik 7,5 persen dari UMK sebelumnya.

Kenaikan UMK Palembang 2023 Rp 3.500.000 ini telah ditandatangani Walikota Palembang, H Harnojoyo.

"Iya hari ini baru saja saya meneken dari UMK di Kota Palembang yaitu naiknya sebesar 7,5 persen. Naiknya itu sekitar Rp 256 ribu. Jadi kalau ditotalkan menjadi Rp 3.500.000 sekian," ujar Harnojoyo di rumah dinas Walikota Palembang, Selasa (29/11/2022) lalu.

Dikatakan Harnojoyo kenaikan tersebut ditetapkan setelah melakukan rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kenaikan UMK di Palembang ini menyusul kenaikan UMP Provinsi Sumsel yang telah ditetapkan pada Senin (28/11/2022).

UMP Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel di tahun 2023 sebesar 8,26 persen dari tahun 2022.

Begitu UMP Provinsi sebelumnya Rp 3.144.446 menjadi Rp 3.404.177.

Kenaikan UMP ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel No 877/KPTS/Disnakertrans/2022 tentang UMP Provinsi Sumsel tahun 2023.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Supriono mengatakan, penetapan dan keputusan besaran UMP ini dilakukan oleh dewan pengupahan.

Mereka hanya mengumumkan saja.

"Kenaikan ini menyesuaikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Pemprov Sumsel memiliki kewajiban untuk mengumumkan. Ketetapan ada SK Gubernur tapi produknya (besaran UMP) dari Dewan Pengupahan," jelasnya.

Supriono mengungkapkan, besaran UMP yang diputuskan ini akan menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Sumsel.

Namun sejauh ini, ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah memiliki UMP di atas UMP Sumsel yakni Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura) Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), dan Muara Enim.

"Bagi perusahaan yang menerbitkan lebih tinggi dari ketetapan UMP Sumsel tersebut, dilarang menurunkan upah. Jika kedapatan ada yang menurunkan upah tersebut, maka dapat dikenakan sanksi," jelasnya. (Penulis: Widya Tri Santi)

Dapatkan berita terkait dan informasi penting lainnya dengan mengklik Google News

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved