Kades Desa Sukamulia Banyuasin III Kasus Dugaan Korupsi Lahan Jalani Sidang Perdana

Pengadilan Tipikor Palembang gelar Sidang perdana seorang Kades Desa Sukamulia Kecamatan Banyuasin III kasus dugaan korupsi lahan milik kas desa

Editor: adi kurniawan
Sripoku.com/Oki Pramadani
Pengadilan Tipikor Palembang gelar Sidang perdana seorang Kades Desa Sukamulia Kecamatan Banyuasin III kasus dugaan korupsi lahan milik kas desa 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pengadilan Tipikor Palembang gelar Sidang perdana terhadap seorang Kepala Desa (Kades) Desa Sukamulia Kecamatan Banyuasin III yang tersangdung kasus dugaan korupsi lahan milik kas desa, Selasa (29/11/2022).


Abdul Kadir Efendi menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banyuasin.


Dalam sidang pembacaan tuntutan diketuai oleh hakim Sahlan Efendi SH MH.


"Pada bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2016 di Desa Sukamulia, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, terjadi dugaan penyelewengan jual beli tanah," ungkap JPU Kejari Banyuasin.


Beberapa waktu yang lalu Kejari Banyuasin menetapkan tersangka terhadap Kades Desa Sukamulia karena diduga telah melakukan penyelewengan tersebut.


Dihadapan hakim, JPU menilai bahwa Abdul Kadir Efendi terbukti melawan hukum.


"Dirinya telah sengaja menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) tanpa izin dan tidak memiliki izin sama sekali dari pemerintah Desa Sukamulia terhadap lahan rawa yang di Desa Sukamulia Kabupaten Banyuasin," ujar JPU.


Padahal tanah kas Desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. 


Dalam hal ini seharusnya, pihak yang menjadi hak adalah Pemerintah Desa untuk menggarapnya sebagai Pendapatan Asli Desa.


Namun dalam hal ini terdapat penjualan tanah kas Desa Sukamulya tanpa adanya persetujuan seluruh warga Desa Sukamulya.


Saat membacakan dakwaan, anggota tim jaksa penuntut umum, dugaan korupsi yang di lakukan oleh Abdul ini lantaran tidak adanya dana ganti rugi yang masuk ke kas Desa Sukamulya.


"Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Abdul ini lantaran bahwa uang ganti rugi atas lahan rawa Desa Sukamulya tidak pernah disetorkan ke kas Desa Sukamulya. Melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar Anggota tim JPU.


Namun saat sesudah pembacaan dakwaan tersebut, Hakim sedikit ragu jika uang yang sudah terdakwa korupsi, itu hanya untuk kepentingan pribadi.


"Saya sedikit ragu jika hasil yang anda (Abdul) ambil itu anda kuasai sendiri. Apakah tidak ada pihak lain yang ikut serta dalam tindakan yang anda lakukan?" Ujar hakim ketua.


Terkait dengan kasus ini, terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.264.169.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta serratus enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved