UMP Sumsel 2023

Jauh dari Kesejahteraan, Respon Buruh di Palembang soal UMP Sumsel 2023 Naik 8,26 Persen

Namun kenaikan UMP Sumsel 2023 sebesar 8,26 persen itu menurut para buruh jauh dari kesejahteraan.

Penulis: Mita Rosnita | Editor: Yandi Triansyah
Kompas.com/ Totok Wijayanto
UMP Sumsel 2023 naik 8,26 persen. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengumumkan UMP Sumsel 2023 naik 8,26 persen.

Namun kenaikan UMP Sumsel 2023 sebesar 8,26 persen itu menurut para buruh jauh dari kesejahteraan.

Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Nikeuba Palembang Hermawan mengaku kenaikan UMP Sumsel 2023 masih jauh dari kesejahteraan pekerja buruh, terlebih melihat kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Kami masih berharap agar gubernur bisa meninjau kembali dari segi pertumbuhan ekonomi dan kalau sekarang sudah diumumkan, kami hanya bisa menghormati itu," katanya saat dihubungi wartawan Sripoku.com, Senin, (28/11/2022).

Sehingga seusai pengumuman yang disampaikan hari ini, dia bersama sejumlah organisasi buruh terkait akan kembali melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif.

Mengingat setelah pengumuman UMP, kedepan masih akan ada penetapan UMK yang akan ditetapkan paling lambat pada tanggal 7 Desember 2022 untuk 6 kabupaten kota di Sumsel yakni Banyuasin, Muba, Mura, Oku Timur, Muara Enim dan Palembang.

Nantinya terkait dengan UMK sendiri mereka akan melihat hasil dari rapat dewan pengupahan kabupaten dan kota kemudian hasilnya akan menjadi rekomendasi serta bahan untuk dipelajari dan terakhir akan kembali disampaikan ke gubernur terkait tanggapan buruh.

"Jadi kalau ditanya sikap kami kedepan, mungkin kami akan menyikapi secara menyeluruh terkait itu, karena putusan 8,26 persen ini masih sangat jauh dan buruk. Dan yang saat ini masih bisa untuk diperjuangkan yakni UMK per kabupaten/kita," jelasnya.

Dilanjutkannya, dengan pembahasan yanga akan dilakukan tersebut dia meminta agar pemerintah dapat membaca arah pertumbuhan ekonomi yang tengah menyandung masyarakat khususnya di Sumsel, sehingga nestapa yang bertahun-tahun dirasakan oleh para pekerja buruh dapat dikurangi atau bahkan dihentikan dengan adanya kebijakan yang berpihak pada buruh.

"Apalagi tahun depan kita semua akan diterjang habis-habisan oleh gelombang inflasi yang tahun ini saja sampai menembus angka 6,7 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, ditambah tahun lalu tidak ada kenaikan nominal upah minimum, tentu beban yang dipikul buruh akan berlimpat ganda kan," ujarnya.

Masih dikatakan Hermawan, bahwa saat inipun masih ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh buruh di Sumsel terkait pengupahan, beberapa diantaranya yaitu penerapan UMP yang masih disamaratakan antara pekerja dengan usia kerja 0 tahun dan pekerja dengan usia kerja puluhan tahun.

"Kenyataannya profitnya diberikan juga kepada kaum buruh yang masa kerjanya diatas 0 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, itu tetap pakai upah minimum dan banyak juga oknum perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum, jadi mereka masih menerapkan pembayaran upah di bawah standar minimum, nah sedangkan penegakan hukum terhadap hal tersebut kan tidak berjalan," lanjutnya pula.

Kedua, masih banyak pelanggaran hak-hak normatif dibidang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, PHK masih tidak sesuai ketentuan hukum, banyak terjadi PHK sepihak.

"Saat ini banyak karyawan yang dirumahkan tanpa sesuai prosedur dan aturan jadi masih banyak PR yang dikerjakan oleh pemerintah," bebernya.

Bahkan tidak hanya selesai disitu saja, saat ini bahkan penyesuaian upah masih terjadi ketimpangan antara pekerja dengan tanggungan hidup lebih berat dan pekerja lajang.

"Standar upah itu seharusnya dihitung bukan hanya untuk standar hidup layak lajang saja tapi juga harus memperhatikan pekerja yang sudah berkeluarga memiliki istri dan anak. Persoalannya buruh ini ada yang punya tanggungan anak tiga, empat dan istri dengan upah mana layak bagi satu keluarga, pemerintah bisa buat aturan itu harusnya kalau memang sudah ada ya buat saja Perda nya," tegas dia.

Dengan itu pun dia meminta agar pemerintah dapat lebih jeli lagi dalam menegakkan aturan dan kebijakan yang menyoal ketenagakerjaan ini, bahkan bagi perusahaan yang masih sering melakukan praktik pengupahan dibawah standar upah minimum.


"Selain dari keinginan kami agar pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan buruh lewat kenaikan upah, kami juga berharap agar aturan dan kebijakan hukum bagi praktek pengupahan yang buruk di perusahaan juga dapat diadili dengan baik," pungkasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved