UMP Sumsel 2023

Herman Deru Pastikan Penetapan UMP Sumsel 2023 Sudah Dilakukan dengan Kepekaan Tinggi

Gubernur Sumsel Herman Deru angkat bicara soal penetapan UMP Sumsel 2023 naik 8,26 persen.

Editor: Yandi Triansyah
TribunSumsel/Arief Basuki
Gubernur Sumsel Herman Deru angkat bicara soal UMP Sumsel 2023 naik 8,26 persen 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru angkat bicara soal penetapan UMP Sumsel 2023 naik 8,26 persen.

Menurut Deru, keputusan UMP Sumsel 2023 sudah dilaksanakan dengan kepekaan yang tinggi.

"Jadi peka itu bukan hanya kuping kanan tapi juga kuping kiri, kelayakan hidup buruh juga perlu diperhatikan," kata Deru saat diwawancarai di Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran atau Peremajaan Permukiman Kumuh, Senin (28/11/2022)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengumumkan kenaik Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel di tahun 2023 sebesar 8,26 persen dari tahun 2022.

Dengan begitu UMP Provinsi yang sebelumnya Rp 3.144.446 menjadi
Rp 3.404.177. Kenaikan UMP ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel No 877/KPTS/Disnakertrans/2022 tentang UMP Provinsi Sumsel tahun 2023.

Menurut Deru, kepentingan pengusaha juga dipertimbangkan tapi kelayakan hidup buruh juga diupayakan. Untuk itulah rumusan yang sudah paling dilaksanakan dengan kepekaan yang tinggi.

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumsel Supriono mengatakan,
penetapan dan keputusan besaran UMP ini dilakukan oleh dewan pengupahan. Pihaknya hanya mengumumkan saja.

"Kenaikan ini menyesuaikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Pemprov Sumsel memiliki kewajiban untuk mengumumkan. Ketetapan ada SK Gubernur tapi produknya (besaran UMP) dari Dewan Pengupahan," jelasnya.

Supriono mengungkapkan, besaran UMP yang diputuskan ini akan menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Sumsel.
Namun sejauh ini, ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah memiliki UMP di atas UMP Sumsel, yakni Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Muara Enim.

"Bagi perusahaan yang menerbitkan lebih tinggi dari ketetapan UMP Sumsel tersebut, dilarang menurunkan upah. Jika kedapatan ada yang menurunkan upah tersebut, maka dapat dikenakan sanksi," jelasnya.

 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved