Breaking News

Berita PLN

GM PLN UID S2JB Sampaikan Perkembangan EBT dan Kontinuitas Sektor Ketenagalistrikan di Sumsel

Perkembangan teknologi yang semakin cepat memicu peningkatan kebutuhan energi listrik, sebagai kebutuhan primer masyarakat

Editor: Yandi Triansyah
Dokumen PLN
Hadiri Diskusi Publik bersama HIPKA Sumsel, GM PLN UID S2JB sampaikan perkembangan EBT dan kontinuitas sektor ketenagalistrikan di Sumatera Selatan 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Perkembangan teknologi yang semakin cepat memicu peningkatan kebutuhan energi listrik, sebagai kebutuhan primer masyarakat, PLN berkomitmen untuk menjaga kontinuitas dan menyediakan listrik yang ramah lingkungan dengan peningkatan bauran Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).  

Acara HIPKA (Himpunan Pengusaha KAHMI) Sumsel bertajuk "Energi Listrik Berkelanjutan, Rakyat Makmur, Indonesia Maju" yang diselenggarakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang dibuka dengan pelantikan HIPKA secara internal dan dihadiri jajaran kepengurusan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) mulai dari Koordinator Presidium Majelis Nasional tingkat pusat Ahmad Doli Kurnia, Ketua maupun Sekjen KAHMI dari wilayah sampai daerah.

Pada sesi Diskusi Publik, GM PLN UID S2JB Hadir bersama sebagai narasumber lainnya yaitu Sekjen BPP HIPKA Pusat Nurhadi M.Musawir, Anggota Ombudsman RI Hary Susanto, dan Akademisi UNSRI DR.Subardin. Membuka diskusi GM PLN S2JB Amris Adnan yang didampingi oleh Senior Manager Perencanaan Jaka Sumantri memaparkan kondisi sistem kelistrikan S2JB, pengelolaan kelistrikan sampai dengan mengkampanyekan aplikasi PLN Mobile. 

Dr. Subardin sebagai akademisi menyoroti bahwa kemampuan mengelola sumber daya alam indonesia masih lemah, beliau berpesan agar banyak belajar dari negara lain "Indonesia memiliki sumber daya alam yang tinggi dan luas maka HIPKA selaku produsen dan harus mampu mengelola sumber daya secara pintar dan inovatif" ujar Subardin.

Anggota Ombudsman RI menyoroti dari sisi kebijakan pemerintah seputar EBT, BBM fosil semakin hari akan habis dan semakin langka sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan sangat tinggi,  untuk itu perlunya mencari alternatif energi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan percepatan kendaraan listrik berbasis baterai, bahkan kendaraan listrik akan menjadi kendaraan dinas operasional pemerintahan pada tahun 2023, "Pertumbuhan kendaraan listrik selain ramah lingkungan namun lebih efisien dalam cost, ini peluang bagi HIPKA untuk mengakomodir kebutuhan listrik, mengingat banyaknya regulasi pemerintah mendukung electrifying lifestyle" ujar Hary.

Sekjen BPP HIPKA Pusat Nurhadi mengatakan bahwa negara-negara besar sangat berkonsentrasi pada energi listrik berkelanjutan, salah satunya tenaga nuklir,  panas bumi, dan tenaga surya menjadi solusi kontinuitas kelistrikan, kesempatan PLN sangat luas namun pengusaha sumsel belum responsif, "Saya harap kader HIPKA dapat ikut berpartisipasi membangun kelistrikan" pesan Nurhadi.

Sebagai bentuk sinergitas, acara berlanjut dengan diskusi bersama Anggota HIPKA

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved