Berita Lahat

Jika Upah Dibawah UMP, Disnakertrans Pemkab Lahat Minta Pekerja Segera Lapor

"Kalau memang ada pekerja yang diupah dibawah UMP segera melapor ke kita dan akan kita tindaklanjuti ke perusahaan yang bersngkutan," kata Nelson.

Penulis: Ehdi Amin | Editor: Ahmad Farozi
ehdi amin/sripoku.com
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Lahat, Mustofa Nelson. 

SRIPOKU.COM, LAHAT - Kepada seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Lahat, agar melapor jika mendapatkan upah dibawah upah minimum provinsi (UMP) Sumsel.

Standar upah di Kabupaten Lahat masih mengikuti UMP Sumsel.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lahat, Mustofa Nelson, Senin (7/11/2022).

"Kalau memang ada pekerja yang diupah dibawah UMP segera melapor ke kita dan akan kita tindaklanjuti ke perusahaan yang bersngkutan," kata Nelson.

Diungkapkan, sejauh ini jika mengacu kepada laporan yang diberikan perusahaan ke pihaknya, upah yang diberikan perusahaan mematuhi atau sesuai UMP.

Meski demikian kata Nelson, kemungkinan adanya perusahaan yang melanggar bisa saja ada.

Diakuinya, kesulitan mengungkap gaji dibawah UMP lantaran pekerja tidak mau melapor dan mengungkapkannya.

"Kalau pekerja lapor dengan menyertakan slip gaji kita bisa tahu. Bagi perusahaan yang melanggar bisa saja sanksinya hingga menutup perusahaan yang melanggar tersebut," tegasnya.

Ketika ditanya besaran UMP di Kabupaten Lahat termasuk untuk tahun 2023, ia mengatakan hingga saat ini UMP Lahat masih mengikuti UMP Sumsel.

Yakni Rp3.144.446 untuk tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023, masih menunggu UMP Sumsel.

"Kita belum bisa menentukan UMP karena kita belum memiliki Dewan pengupahan. Sudah beberaa kali ingin dibentuk tapi tidak mendapat respon dari perusahaan," ujaanya.

"Jika memiliki UMP sendiri tentu kita bisa tentukan sendiri," sampainya.

Ditambahkan, pembentukan dewan pengupah selain melibatkan Pemkab Lahat juga pihak perusahaan dan akademisi.

"Respon pihak perusahaan kurang makanya nggak terbentuk bentuk. Mungkin khawatir kalau ada dewan pengupahan upah minimumnya lebih tinggi," pungkasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved