Berita Lahat

PKL di Lahat Segera 'Diratakan', Jadi Ancaman saat Penilaian Adipura

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi ancaman saat penilaian Piala Adipura

Penulis: Ehdi Amin | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM / Edhi Amin
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi ancaman saat penilaian Piala Adipura 

Laporan Wartawan Sripoku. Com Ehdi Amin

SRIPOKU.COM, LAHAT - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi ancaman saat penilaian Piala Adipura, dan kini mulai dianggap serius Pemkab Lahat.

Pasalnya, sejak Senin (17/10) hingga Sabtu (26/11) mendatang, penilaian kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan ini akan dilakukan.

Sedangkan hingga saat ini, keberadaan PKL masih menduduki sejumlah titik pantau penilaian.

Seperti yang terpantau di depan Balai Yasa, Kelurahan RD PJKA Lahat.

Bukan hanya menjajahkan jualan di badan jalan, PKL di sepanjang jalan Prof Emil Salim itu ada yang nekat menyemen badan taman.

Bahkan untuk megantisifasi agar tidak terjaring razia oleh Satpol PP Lahat, sejumlah PKL ada yang berjualan sambil menggunakan mobil, agar bisa kabur saat petugas datang.

Parahnya lagi, PKL ini berjualan persis di bawah baleho bertuliskan larangan berjualan di lokasi itu.

“Dalam waktu dekat akan kita razia lagi. Akan langsung kita tindak tegas, berupa tindak pidana ringan (tipiring). Karena dalam peraturan daerah(Perda) Nomor 1 tahun 2010, tentang ketertiban keindahan dan ketentraman, judah jelas sanksinya,” tegas Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Lahat, Herry Kurniawan STTP MSi, Jumat (14/10/2022).

Herry membeberkan, pada pasal 47, poin ke 28, isinya taman atau kawasan jalur hijau, tidak diperuntukan jadi tempat berjualan tanpa Izin Bupati Lahat.

Poin ke 36, isinya siapapun dilarang mendirikan kios atau tempat berjualan di taman dan trotoar dengan cara apapun.
Bagi yang melanggar dua poin tersebut, masing-masing akan didenda Rp 1 juta.

Sedangkan pada poin ke 51, anak jalanan maupun pengamen, dilarang mengamen di persimpangan jalan, dendanya Rp 250 ribu.

“Ini bukan hanya menyambut penilaian Adipura saja. Boleh berjualan tapi jangan langgar aturan. Untuk PKL yang pakai mobil, sudah kita koordinasikan ke pihak Dinas Perhubungan Lahat. Solusi agar PKL tetap bisa berjualan, Dinas Perdanganan sudah kita sarankan untuk menyiapkan tempat warga berjualan,” terang mantan Kabag Ekonomi Setda Lahat ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lahat, Agus Salman, melalui Kabid Peningkatan Kapasitas, Siti Zaleha menerangkan, titik pantau Adipura cukup banyak.

Diantaranya, saluran terbuka, ruang terbuka hijau (taman), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pasar, perumahan, bendungan, jalan utama, bank sampah, sekolah dan rumah sakit.

Keberadaan PKL di depan Balai Yasa jelas bisa menganggu penilaian, karena titik itu lokasi penilaian.

“Untuk pengelolaan lingkungan, sudah sejak lama pihaknya terapkan. Petugas kebersihan setiap hari membersihkan kota. Jadi mohon kerjasama semuanya, agar kebersihan lingkungan di Lahat selalu terjaga,” ujarnya

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved