Breaking News:

Berita Muaraenim

Proyek Strategis Nasional di Muara Enim Pekerjakan 800 Tenaga Kerja Asing

Apalagi saat ini, lanjut Kurniawan ada beberapa proyek strategis nasional di Muara Enim yang mempekerjakan sekitar 800 TKA.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Ahmad Farozi
ardani/sripoku.com
Rakor Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, Jumat (30/9/2022). Rakor digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Muara Enim di Hotel Griya Sintesa, Muara Enim. 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Semakin banyak tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Muara Enim, harusnya bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Demikian disampaikan Pj Bupati Muara Enim, Kurniawan, saat rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, Jumat (30/9/2022).

Rakor digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Muara Enim di Hotel Griya Sintesa, Muara Enim.

Dikatakan, setelah rakor tersebut, bisa memastikan dan membantu agar perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing (WNA) mengalihkan lokasi kerja ke Kabupaten Muara Enim dalam dokumen perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Sehingga nantinya DKPTKA yang pada setoran pertama masuk ke kas Kementerian Tenaga Kerja RI, untuk selanjutnya dapat dialihkan ke kas Pemkab Muara Enim.

Apalagi saat ini, lanjut Kurniawan ada beberapa proyek strategis nasional di Muara Enim yang mempekerjakan sekitar 800 TKA.

Sehingga keberadaannya harus memberikan dampak positif bagi investasi dan pembangunan daerah, salah satunya melalui DKPTKA.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Herdaus mengatakan, pengawasan orang asing dilakukan terkoordinir antara instansi pemerintah melalui pembentukan Tim Pora. Baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ketingkat kecamatan.

Tim Pora merupakan wadah bertukar informasi terkait orang asing yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk operasi gabungan bila diperlukan.

Karena dalam pengawasan orang asing bisa saja timbul berbagai konflik akibat keberadaan atau kegiatan orang asing tersebut.

"Karenanya sangat diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam melaksanakan fungsi pengawasan orang asing sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing," ujarnya.

Dikatakan, saat ini jumlah orang asing yang bekerja di Kabupaten Muara Enim lebih kurang 800 orang.

Menurutnya, semakin banyak orang asing yang bekerja, semakin besar DKPTKA yang akan diperoleh daerah ditempat mereka bekerja, sehingga bisa dimanfaatkan dan menambah kas daerah.

"Untuk itu, kita harus mendukung iklim investasi yang kondusif dan jangan alergi dengan kedatangan orang asing dengan tetap melakukan fungsi pengawasan," katanya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved