Berita Musi Rawas

Waktu Tersisa 2 Hari Lagi, 119 Desa 13 Kelurahan di Musi Rawas Belum Lunasi Pajak

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Musi Rawas, kini baru 67 desa dari 186 desa 13 Kelurahan sudah melinasi PBB-P2.

Penulis: Eko Mustiawan | Editor: Ahmad Farozi
eko mustiawan/sripoku.com
Suasana ruang pelayanan pajak di Kantor BPPRD Kabupaten Musi Rawas, Rabu (28/9/2022). 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Sebanyak 119 desa 13 kelurahan yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini belum melunasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Padahal jatuh tempo pelunasan PBB-P2 tanggal 30 September, atau tersisa dua hari lagi.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas, baru 67 desa dari 186 desa 13 Kelurahan sudah melinasi PBB-P2.

"Untuk desa dan kecamatan yang nunggak ini, akan diberikan stimulus dari Pemkab, dengan membebaskan denda pajak 2 persen. Karena ekonomi sedang lemah, akibat dampak kenaikan BBM," kata Kabid Pendataan BPPRD Musi Rawas, Thomas, Rabu (28/9/2022).

Disebutkan, tahun lalu realisasi PBB-P2 diatas 70 persen. Sedangkan menjelang jatuh tempo pelunasan tahun ini baru mencapai 30 persen. Dari target Rp6,5 miliar baru terealisasi Rp2,3 miliar.

"Untuk yang belum lunas ini karena dampak ekonomi masyarakat yang lemah, akibat kenaikan harga BBM, kemudian harga komoditas karet dan sawit juga turun. Sehingga mengakibatkan, daya bayar pajak masyarakat lemah," ungkapnya.

Padahal lanjut Thomas, bagi desa yang paling cepat sudah melunasi PBB-P2, atau sebelum tanggal 31 Juli, akan diberikan penghargaan berupa piagam.

selain itu juga diusulkan mengikuti studi banding tentang peningkatan PAD ke Jawa Barat selama empat hari.

"Untuk penghargaan ini, dikhususkan untuk 20 desa tercepat. Itu diusulkan, dan tetap menunggu persetujuan dari bupati dan akan berangkat pada Oktober mendatang," jelasnya.

Dilanjutkan, selain penghargaan, desa dan kelurahan yang lunas juga akan diberikan upah pungut atau insentif bagi desa yang diatur dalam dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

"Tahun ini dana bagi hasil itu mencapai Rp11.714.456.583 yang bersumber dari PBB dan juga 11 pajak lainnya. Bahkan, kalau sudah lunas, dana bagi hasil sudah bisa diajukan ke DPMD dan nantinya akan ditransfer ke rekening desa melalui BPKAD," ungkapnya.

Ditambahkan, penggunaan dana bagi hasil tersebut diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup), yang salah satunya untuk operasional petugas pungut PBB.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved