Pilkada Palembang

Bawaslu Palembang Warning Akun Sosmed Jelang Pemilu 2024, Pidana Menanti Jika Posting Ini

Salah satunya Kejaksaan RI menyampaikan bahwasanya kami selaku Bawaslu Kota Palembang dapat melakukan semacam rekomendasi

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM / Abdul Hafiz
Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Eko Kusnadi SSos MSi (kiri) bersama Dadang Apriyanto,S.H.,S.Pd.,M.M Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Palembang memberikan pada Sosialisasi Pengawasan Partisipasinya Kepemiluan di Kalangan Media Pemilu 2024 di Roca Coffee & Resto Jl Demang Lebar Daun Palembang, Senin (19/9/2022). 

 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Peringatan bagi pemilik akun media sosial anonim agar jangan sembarang posting berita hoax dan hate speech (ujaran kebencian) menjelang Pemilu 2024, sebab hukuman pidana sudah siap menanti.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Eko Kusnadi SSos MSi mengingatkan akun-akun anonim maupun ujaran kebencian termasuk hate speech, dan lain-lain.

Sesuai dengan hasil kunjungan kemarin dari Kejaksaan Agung RI, bahwasannya saat ini dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang fungsi dan Kejaksaan, salah satu fungsi Kejaksaan bisa melaksanakan semacam penindakan pengawasan terhadap akun-akun tersebut. 

Dari Kejaksaan datang ke Bawaslu Kota Palembang memberikan sosialisasi terkait dengan amandemen ataupun peraturan Undang-Undang yang telah berubah tersebut. 

"Salah satunya Kejaksaan RI menyampaikan bahwasanya kami selaku Bawaslu Kota Palembang dapat melakukan semacam rekomendasi langsung memberikan laporan secara tertulis dari kajian yang kita lakukan dengan pengawasan bahwasanya akun-akun tersebut dapat kita laporkan ke Kejaksaan setempat yaitu Kejari Kota Palembang melalui Kasintelnya," tegas Eko kepada Sripoku.com, Rabu (21/9/2022). 

Dijelaskan Eko, di situ mereka dapat melakukan penindakan langsung. Kalau dulu Bawaslu kan langsung tentang penindakan daripada akun-akun ini selalu berjenjang. Akhirnya kan kalau berjenjang prosesnya lama sekali. 

"Nah sekarang kita bisa lakukan cepat dengan langkah-langkah yaitu kerjasama dengan Kejari Kota Palembang tadi," jelasnya. 

Kalau sanksinya kita lihat saja nanti. Kalau memang itu ada unsur-unsur pidananya, kata Eko, Kejaksaan yang akan menentukan unsur-unsurnya itu. 

"Kita tetap melaksanakan fungsi kita pengawasan, pencegahan. Kemudian dalam hal ini kita langsung memberikan semacam rekomendasi kepada Kejaksaan untuk melaksanakan tugas yang tadi," ujarnya. 

Apalagi yang namanya ranah penegakkan hukum itu selain polisi, ada Jaksa. Rata-rata kalau sudah di Jaksa, kalau menurut Eko biasanya cepat sekali untuk dilaksanakan penindakannya. Bukan berarti di kepolisian atau di Bawaslu lambat, bukan. 

"Kita tahu Kejaksaan itu apalagi fungsinya baru sekarang dia akan menunjukkan bahwa fungsinya dia laksanakan sebaik-baiknya," katanya. 

Himbauan dari Bawaslu Kota Palembang, menghimbau kepada para pengguna maupun para followers nyang lain jangan sampai langsung menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar adanya.

Namanya berita itu belum tentu benar. Ada baiknya kita lakukan kajian, telaah dulu apakah berita itu benar. 

"Yang kedua, jangan sampai apa yang kita laksanakan mengeshare itu dapat membuat kita merugikan kita di depan hukum. Bisa saja yang ngeshare ikut kena," ujarnya. 

Lantas bagaimana dengan orang yang menyebarkan (mengeshare) postingan berita hoax dan hate speech itu? Menurutnya, Kejaksaan Agung menyatakan kalau ada unsur sengajanya akan diproses sesuai aturan yang berlaku. 

"Makanya kita harus cerdas, harus tepat sesuai dengan fungsinya masing-masing," pungkasnya. (Abdul Hafiz) 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved