Berita Palembang

Ngadu ke DPRD Sumsel, Driver Online Sebut Oknum Aplikator Zalim, Layangkan 3 Tuntutan Usai BBM Naik 

Kami dari DPD ADO Sumatera Selatan bersama Paguyuban dan Komunitas yang tergabung di DPD ADO Sumsel

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM / Abdul Hafiz
Perwakilan driver online melakukan aksi damai tergabung dalam DPD ADO Sumatera Selatan bersama Paguyuban dan Komunitas mendatangi Gedung DPRD Sumsel, menyampaikan tiga tuntutan terkait kenaikan BBM bersubsidi, Selasa (20/9/2022).  

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Perwakilan driver online melakukan aksi damai tergabung dalam DPD ADO Sumatera Selatan bersama Paguyuban dan Komunitas mendatangi Gedung DPRD Sumsel, menyampaikan tiga tuntutan terkait kenaikan BBM bersubsidi, Selasa (20/9/2022). 

Massa yang dikomandoi Ketua DPD ADO (Asosiasi Driver Online) Sumatera Selatan Asrul Indrawan disambut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli ST MM dan H Hadrianto Aljufri SH di ruang Banmus DPRD Sumsel

Tak hanya Asrul, beberapa perwakilan ADO Sumsel menyebut mereka tidak begitu mempermasalahkan BBM bersubsidi dan bahan sembako yang sudah terlanjur naik harganya.

Akan tetapi mereka menuntut agar wakil rakyat dan Gubernur membantu kebijakan agar para driver online tidak didzolimi oleh oknum aplikator yang sangat merugikan mereka. 

"Kami dari DPD ADO Sumatera Selatan bersama Paguyuban dan Komunitas yang tergabung di DPD ADO Sumsel menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut," ungkap Asrul Indrawan. 

1. Mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat meminta kepada kementrian perhubungan pusat untuk dapat menentukan tarif Dasar Ojek Online baik R2 maupun R4 (Tarif Batas Bawah & Tarif Batas Atas) sesuai dengan kondisi daerah di Provinsi Sumsel dan di tetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing, tidak bersifat Nasional.

2. Mengajukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel atau pemerintah Provinsi Sumsel meminta kepada Kementrian Perhubungan agar menentukan biaya pemotongan aplikator di sama ratakan yaitu sebesar 10 persen tanpa biaya yang lainnya dan ditetapkan di provinsi masing-masing.

3. Meminta kepada Anggota Dewan atau pemerintah Provinsi Sumsel untuk seluruh anggota OJOL baik R2 maupun R4 mendapatkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi atau BLT. (Abdul Hafiz) 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved