Ahmad Naafi SH MKn Calon Pimpinan Bawaslu Sumsel Terpilih: Tak akan Bertekuk Lutut terhadap Politisi

Ahmad Naafi merupakan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumsel Divisi Hukum, Pengawasan dan Sosialisasi dan juga mantan wartawan Sripo

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Sudarwan
Dok Pribadi
Calon pimpinan Bawaslu Sumsel terpilih, A Naafi SH MKn 

Itu nanti akan diulang lagi pada pemilu 2024, pemilu presiden, anggota DPR RI, provinsi kota dan anggota DPD.

Satu sisi, kemudian di tahun yang sama selang beberapa bulan kemudian ada pilkada serentak.

Pilkada serentak itu memilih gubernur di semua daerah, kecuali D.I. Yogyakarta, kan ada ketentuan khusus di sana. Ada istimewanya. Dan di 514 kabupaten dan kota dalam waktu bersamaan yaitu pilkadanya bersamaan.

SRIPO: Menurut Anda, apa yang harus menjadi pokok pengawasan dalam Pemilu Serentak 2024?

NAAFI: Pemilu semakin kompleks, karena penyelenggaraannya diserentakkan memilih lima posisi jabatan sekaligus.

Memilih presiden dan wakil presiden (Pilpres), DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg).

Meskipun sebenarnya, memisahkan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Pilpres, pemilu DPR dan DPD, masih termasuk salah satu desain pemilu serentak yang konstitusional.

Selanjutnya pada tahun yang sama pada November 2024 masuk tahapan Pilkada serentak mimilih gubernur dan wakil, bupati dan wakil serta walikota dan wakil.

SRIPO: Bagaimana persoalan mata pilih, hal itu terus menjadi "hantu" dalam setiap pemilihan, diributkan, dikritik karena tak akurat dll?

NAAFI: Pokok pengawasan wajib dilakukan setiap tahapan pemilu maupun pilkada.

Pengawasan menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa proses dan tahapan pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis.

Karena itu, kualitas sumber daya pengawas dan juga proses pengawasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Personal daftar pemilih seolah jadi "momok" menakutkan tapi bila dirunut dapat diselesaikan komprehensif diantaranya untuk KPU, perlu ada jaminan dan upaya serius atas pembaruan DPB ini.

Karena mestinya data yang dibarukan itu harus sama dengan DAK, ketika DAK ini akan menjadi DP4 dengan menghapus pembaruan yang temporer sebelumnya (coklit).

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved