Berita OKUS

Tepis Isu Pemotongan Gaji Perangkat Desa, Dinas PMPD OKUS Bilang Bukan Pemotongan tapi Pengurangan

Dikatakan, jika terjadi pengurangan pasti ada pemberitahuan terlebih dulu. Karena penyaluran bulan 1, 2 dan 3 masih tetap dan bulan berikutnya sama.

Penulis: Alan Nopriansyah | Editor: Ahmad Farozi
alan nopriansyah/sripoku.com
Zainal Arifin, Kabid Kabid ADM dan Kerjasama Antar Desa Dinas PMPD OKU Selatan. 

SRIPOKU.COM, MUARADUA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten OKU Selatan merespon adanya isu terkait pemotongan gaji perangkat desa.

Kabid ADM dan Kerjasama Antar Desa Dinas PMPD OKU Selatan Zainal Arifin menjelaskan, menjawab isu yang berkembang, bukan pemotongan tapi ada pengurangan dari pusat sesuai peraturan.

Dijelaskan, penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya pada Januari – April tahun 2020 sudah sesuai dengan PP No 11 tahun 2011.

Kemudian pada 27 april 2020 ada refocusing anggaran menyesuaikan Permenkeu No.35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah penanganan Covid-19, sehingga terjadi perubahan pada Siltap.

"Perlu kami jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, bahwa pengurangan gaji aparatur desa dan BPD karena recfocusing anggaran yang telah sesuai dengan Permenkeu tersebut," katanya.

Dikatakan, sesuai PP No 43 tahun 2014 pasal 96 ayat 2 berbunyi, Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK.

"Di Kabupaten OKU Selatan telah memenuhi anggaran sebesar 10 persen tersebut," katanya, Jumat (16/9/2022).

Dijelaskan, penyaluran gaji aparatur desa dan BPD Kabupaten OKU Selatan terhitung sejak Januari 2020 hingga saat ini langsung ke rekening pribadi masing-masing aparatur desa dan BPD melalui Bank Sumsel.

"Dengan menggunakan sistem perbankan Bank Sumsel sudah dipastikan bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat melakukan pemotongan gaji aparatur desa dan BPD di Kabupaten OKU Selatan," tegasnya.

Dikatakan, jika terjadi pengurangan pasti ada pemberitahuan terlebih dahulu. Karena untuk penyaluran bulan 1, 2 dan 3 masih tetap dan untuk pengajuan pada bulan berikutnya masih sama.

"Sejauh ini tidak ada pengurangan, jika adanya pengurangan sudah barang tentu BPKAD koordinasi terlebih dahulu sebelum itu dilakukan pengurangan," katanya.

Dijelaskan, dalam Perbup No 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten OKU Selatan yang ditetapkan pada 21 Maret 2022 menyebutkan tentang penghasilan tetap perangkat desa.

Gaji atau siltap Kepala Desa Rp2.524.145, Sekdes Rp1.401.500, Kaur Rp1.301.500, Kasi Rp1.301.500, Kadus Rp1.301.500 dan gaji Satuan Linmas Rp450 ribu.

Sedangkan, gaji atau siltap BPD Ketua Rp1.083.500, wakil ketua BPD Rp733.500, Sekertaris BPD Rp633.500, dan gaji anggota BPD Rp483.500.

"Itu rincian siltap perangkat dan seterusnya, untuk isu pemotongan itu tidak ada, karena sejauh ini aman-aman saja," tandasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved