Roadshow Bus Antikorupsi KPK ke Kabupaten OKI, Iskandar : Bentuk Penyuluh Anti Korupsi Kecamatan

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG - Roadshow bus antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya tiba Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir), setelah menyambangi Kota Palembang dan Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/9/2022) pagi.

Terkhusus di Bumi Bende Seguguk ini kegiatan roadshow mengusung tema tanggung jawab.

Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk strategi pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK. 

Sehingga, masyarakat dapat terlibat secara bersama-sama dalam memberantas korupsi di wilayahnya masing-masing.

"Bus antikorupsi ini tujuannya untuk menjembatani dengan hadir langsung di daerah dan tengah-tengah masyarakat," kata Wawan Wardiana.

"Sehingga masyarakat lebih paham mengenai antikorupsi dan bisa berkontribusi untuk bersama-sama dalam gerakan pemberantasan korupsi," jelas Wawan Wardiana.

Menurut Wawan Wardiana, dorongan perlibatan masyarakat di daerah memberantas korupsi dilakukan untuk mengoptimalkan trisula pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Sebab, KPK tidak bisa menjalankan tugas tersebut tanpa dukungan masyarakat.

"Tidak mungkin kita berantas korupsi sendirian. Kita mendorong agar masyarakat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, sesuai cara, kapasitas, dan kompetensinya masing-masing," tutur Wawan Wardiana.

"Sebab, di undang-undang KPK disebutkan dalam melakukan tugas pencegahan, pendidikan, dan penindakan, KPK beserta masyarakat, agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, efisien," tambah Wawan Wardiana.

Selain itu, Wawan Wardiana mengapresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten OKI pada 2021 yang di atas skor rata-rata nasional.

"Kalau saya lihat OKI ini, antara MCP dan SPI ini mirip-mirip, kita perlu apresiasi. SPI nya 75 persen di atas rata-rata nasional 72,43 persen. Sementara MCP mencapai 78,40 persen," kata Wawan Wardiana.

Wawan Wardiana berharap, dengan skor MCP dan SPI Kabupaten OKI yang tinggi, maka tata kelol pemerintahannya bagus dan bebas dari korupsi.

Adapun MCP mengukur delapan area yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa.