Opini WTP Laporan Keuangan Bukan Jaminan Daerah Itu Bebas dari BPK, Masalah Aset Selalu Jadi Catatan

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan itu ada permasalahan belanja itu ada beberapa hal yang berupa kerugian maupun potensi kerugian.

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
DIVA era 80-an Maya Rumantir senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara menyerahkan majalah buletin kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama SE MM Ak disaksikan senator asal Sumsel Arniza Nilawati SE MM pada Kunker Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ke Provinsi Sumsel melakukan rapat dengar pendapat hasil pemeriksaan semester II dalam rangka menindaklanjuti IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) II Tahun 2021 BPK RI, Kamis (15/9/2022). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meskipun predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan suatu daerah bukan menjadi jaminan daerah itu bebas dari catatan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).

BPK RI menilai salah satu menjadi catatan tiap tahun soal aset yang tidak pernah tuntas.

Permasalahan anggaran Pemda menjadi kendala untuk menginventarisir aset tersebut.

"Aset masih menjadi masalah sampai saat ini di beberapa tempat. Itu kami berharap diselesaikan secara bertahap dan sudah kita minta asistensi ke BPKP juga," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama SE MM Ak seusai menerima Kunker Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ke Provinsi Sumsel melakukan rapat dengar pendapat hasil pemeriksaan semester II dalam rangka menindaklanjuti IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) II Tahun 2021 BPK RI, Kamis (15/9/2022).

Menurutnya, pihak BPK RI Perwakilan Sumsel sudah bertemu dengan DJKN untuk dibantu.

Pihaknya sudah mendorong terus menerus untuk membicarakan aset itu.

"Sebenarnya kita berharap itu dilakukan evaluasi. Namun karena Pemda anggarannya tidak memungkinkan," kata Andri.

Dijelaskannya, Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan itu ada permasalahan belanja itu ada beberapa hal yang berupa kerugian maupun potensi kerugian.

"Kami berharap itu segera diselesaikan karena kalau nanti pada waktu kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan, itu jumlahnya besar. Itu bisa berpengaruh terhadap opini," jelasnya.

Ia mengaku rekomendasi sudah ditindaklanjuti 50 persen lebih dari kegiatan pemeriksaan tahun 2021 itu.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved