Breaking News:

Berita Palembang

Tolak Tegas Kenaikan BBM, Ini Tiga Sikap Fraksi PKS DPRD Palembang

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palembang secara tegas menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Editor: Odi Aria
SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Aksi demo menolak kenaikan harga BBM saat berjalan menuju depan gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (8/9/2022). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palembang secara tegas menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar, yang telah diumkan presiden  Joko Widodo, pada 3 September lalu. 


Menurut ketua Fraksi PKS DPRD Palembang Yulfa Cindosari, kebijakan tersebut sangat tidak relevan dengan slogan dan semangat kita kini, yaitu “Bangkit lebih cepat Pulih lebih Kuat”. 


"Dengan kenaikan harga BBM, maka akan terjadi efek domino berupa kenaikan harga-harga disektor lainnya.

Padahal kita ketahui bersama pasca pandemi Covid-19 kondisi ekonomi negara kita belum lagi pulih, dengan ditandai tingginya angka  inflasi sebesar 4,94 persen per Juli 2022," kata Yulfa saat melakukan instrupsi pada sidang paripurna ke - 19 Masa Persidangan III tahun 2022,
Jumat (9/9/2022). 


Diungkapkannya, tepat 7 hari pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM bersubsidi, telah terjadi demo-demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, untuk menyuarakan penolakan-penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi, namun masyarakat tidak ada pilihan lain, kecuali menelan pil pahit dari pemerintah tersebut.


"Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Palembang sebagai bagian dari rakyat, bertanggung jawab secara moral dan konstitusional, untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsisi," tandanya. 


Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Palembang, juga menyatakan tiga sikap terkait hal itu. 


"Pertama, kita meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, " terangnya. 


Kedua, meminta kepada Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat, sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni  pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).


"Ketiga, kita meminta kepada Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN, dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, sehingga tidak mengurangi 
pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat, " katanya.


Pihaknya juga direncanakan akanelakukan aksi flasmob penolakan kenaikan BBM bersubsisi oleh DPD PKS Kota Palembang, Sabtu 9 September 2022 pukul 13.00 hingga selesai, dengan titik kumpul Bundaran Air Mancur -  Monpera - Jembatan Ampera, dengan target peserta 1.000 orang. 
 

 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved