Berita Muratara

Panitia Sempat Ancam Mundur, Anggaran Pilkades Muratara 2022 Ditambah

"Realisasi per desa nanti tidak akan sama dipukul rata lagi. Tapi berdasarkan jumlah pemilih dan TPS," kata Kadis PMDP3A Muratara, Gusti Rohmani.

Editor: Ahmad Farozi
tribunsumsel.com/rahmat aizullah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muratara, Gusti Rohmani 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Muratara yzng akan digelar 22 September 2022 sebelumnya sempat diwanai aksi protes, karena anggaran dinilai minim.

Panitia ditingkat desa menilai anggaran yang disiapkan Pemkab Muratara tidak cukup, yakni dipukul rata Rp 20 juta per desa, itu belum dipotong pajak.

Panitia desa bahkan sempat mengancam akan beramai-ramai mengundurkan diri dan menghentikan tahapan pelaksanaan Pilkades yang sudah berjalan karena anggaran yang dinilai minim tersebut.

Merespon protes panitia desa tersebut, Pemkab Muratara bersama DPRD setempat akhirnya menyetujui adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2022.

"Ada penambahan, sudah disetujui oleh DPRD, usulan kita disetujui semua," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Muratara, Gusti Rohmani, Selasa (30/8/2022).

Gusti yang juga sekretaris panitia Pilkades tingkat kabupaten menyampaikan, anggaran tambahan yang disiapkan tak kurang dari Rp1,5 miliar. Dan sebelumnya telah dianggarkan Rp1 miliar untuk 50 desa yang akan menggelar pilkades.

"Untuk realisasi per desanya nanti tidak akan sama dipukul rata lagi. Tapi berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS," katanya.

Gusti menjelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan, untuk satu TPS (tempat pemungutan suara) maksimal 500 pemilih.

"Kalau misalnya dalam satu desa itu ada 501 pemilih maka harus dibuat dua TPS, karena itu sudah menjadi aturannya, aturan setelah ada Covid, harus kita ikuti," ujarnya.

Menurut Gusti, dari 50 desa yang menyelenggarakan Pilkades, paling sedikit ada dua TPS, dan paling banyak ada desa yang mencapai 8-9 TPS karena pemilihnya sudah di atas 4.000-an jiwa.

Dari penghitungan mereka, kebutuhan anggaran untuk desa dengan jumlah 2 TPS membutuhkan sekitar Rp 36.641.000.

"Kalau TPS-nya ada tiga, anggarannya bertambah Rp 5.696.000 dari Rp36 juta sekian tadi. Kalau ada empat TPS ditambah lagi 5,6 juta sekian tadi, begitu seterusnya, pokoknya ada tambahan 5.696.000 setiap nambah TPS, jadi tidak dipukul rata," pungkasnya. (rahmad aizullah/ts)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved