Kejari Geledah Kantor Bawaslu Prabumulih

Kasus Korupsi Dana Hibah, Penyidik Pidsus Kejari Prabumulih Temukan Barang ini Saat Penggeledahan

Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel di Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/diw
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel di Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (23/8/2022), sekitar pukul 10.00 digeledah tim penyidik Pidsus Kejari Prabumulih. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel di Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (23/8/2022), sekitar pukul 10.00 digeledah tim penyidik Pidsus Kejari Prabumulih.

Penggeledahan Kantor Bawaslu Sumsel dipimpin Kepala Kejari Prabumulih Roy Riyadi SH MH melalui Kasi Intel Anjasra Karya, Kasi Pidsus Kejari Prabumulih Arsyad di backup oleh Kejati Sumsel diantaranya Kasi A Bidang Pengamanan dalam Penanganan Perkara Dian Marvita SH MH didampingi Kasi Penkum Kejati Sumsel Moch Radyan SH MH.

Pantauan di Kantor Bawaslu Sumsel tadi, sejumlah dokumen diperiksa oleh tim penyidik Pidsus Kejari Prabumulih didampingi staf pegawai kantor Bawaslu Sumsel guna menemukan sejumlah barang bukti dan dokumen terkait pendalaman kasus korupsi dana hibah terjadi di Bawaslu Kota Prabumulih tahun 2017 - 2018.

Tim Penyidik Pidsus Kejari Prabumulih, memeriksa sebanyak dua kontainer berisi berkas dokumen yang ditemukan di gudang berkas gedung auditorium ruang rapat Bawaslu Sumsel.

Dua kontainer yang diperiksa oleh tim penyidik Pidsus Kejari Prabumulih, bertuliskan SPJ Dana Hibah APBD Bawaslu Kota Prabumulih tahun 2018.

Ditemui usai kegiatan, Kasi Penkum Kejati Sumsel Moch Radyan SH MH mengatakan, Kejari Prabumulih sudah melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dana hibah untuk Bawaslu kota Prabumulih tahun anggaran 2017 - 2018.

"Dengan total dana kurang lebih Rp 5,7 miliar, jadi tahun 2017 lebih kurang Rp 700 juta dan 2018 lebih kurang Rp 5 miliar. Hari ini kami melakukan penggeledahan untuk mencari dokumen baik itu dokumen berupa barang bukti atau dokumen itu sebagai alat bukti untuk memperkuat penyidikan tersebut," kata Radyan.

Lanjutnya, hasil penggeledahan hari ini kita memperoleh barang bukti dokumen berupa SPJ - SPJ.

"Ini proses penggeledahan nanti kita minta penyitaan dan dokumen yang sudah digeledah hari ini kita pelajari dahulu nanti jika memang diharuskan diperiksa sebagai saksi maka akan kita periksa," jelasnya.

Ditanya keterlibatan dari Bawaslu Provinsi Sumsel sendiri, Radyan menuturkan untuk itu nanti masih didalami.

"Bawaslu Provinsi Sumsel apakah ada keterlibatan nanti kita lihat perkembangannya," tukasnya.

Untuk modus korupsi dana hibah sendiri saat disinggung, Radyan mengatakan, masalah pembuatan SPJ dan ada beberapa pekerjaan yang fiktif. 

"Dokumen yang disita ini merupakan dalam rangka untuk menghitung kerugian negara, dan untuk saksi sudah ada 15 orang diperiksa di Bawaslu Prabumulih dan di Bawaslu Provinsi Sumsel belum ada yang diperiksa," ungkapnya.

Ditempat sama, Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel Abdul Rahim mengatakan, pihaknya mendukung penggeledahan yang dilakukan Kejari Prabumulih.

"Kita mendukung dan menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan dengan atas asas praduga tak bersalah," katanya.

Masih katanya, penggeledahan dilakukan Kejari Prabumulih untuk mencari berkas atau SPJ Bawaslu Kota Prabumulih yang ada di Bawaslu Provinsi Sumsel.

 

"Diduga proses pencarian barang bukti dana hibah 2017 - 2018 yang mana sebelumnya, Senin (22/8/2022) kemarin sudah dilakukan penggeledahan di Bawaslu Kota Prabumulih," tutupnya. (Diw)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved