Berita Pagaralam

Banggar DPRD Temukan OPD Pemkot Pagaralam Tidak Ada Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam kembali menggelar rapat Paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran

Penulis: Wawan Septiawan | Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Handout
Tampak suasana penandatangan berkas Sidang Paripurna di DPRD Kota Pagaralam, oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pagaralam Olivia Arifin dan Bupati Pagaralam Alpian Maskoni. 

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam kembali menggelar rapat Paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap kebijakan umum anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara Kota Pagaralam tahun 2023.

Dalam sidang paripurna tersebut pihak Dewan Pagaralam menyampaikan banyak catatan terkait anggaran yang telah disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Pagaralam.

Salah satu catatan yang menjadi sorotan pihak Dewan Pagar Alam yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kota Pagaralam.

Pasalnya di OPD tersebut yang hanya memiliki empat bidang, tiga diantaranya tidak memiliki kegiatan atau nol anggaran.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Pagaralam Olivia Arifin saat menyampaikan laporan Banggar mengatakan, bahwa pihaknya sangat terkejut melihat ada bidang di OPD yang tidak memiliki kegiatan.

"Kami menjumpai porsi anggaran yang tidak biasa, dimana dari empat bidang terdapat tiga bidang yang tidak memiliki kegiatan sama sekali atau nol anggaran," ujarnya saat menyampaikan laporan Banggar pada sidang paripurna.

Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada sinkronisasi capaian kinerja dalam bentuk dukungan anggaran diantara tim TAPD.

"Selain itu OPD yang bersangkutan juga tidak punya inovasi program dan kegiatan sehingga hanya mengandalkan sumber anggaran pusat dan lainnya," katanya.

Sebelumnya ketua DPRD Pagaralam Jenni Sandiyah juga sempat berkomentar jika pihaknya harus meminta pihak OPD terkait mengalihkan anggaran PKK yang dinilai cukup besar untuk tiga bidang yang nol anggaran tersebut.

"Anggaran PKK yang melekat di OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut terpaksa kami minta alihkan untuk tiga Bidang tersebut agar mereka bisa bekerja. Karena jika tidak ada anggaran atau dana maka mereka kerjanya apa," tegas Ketua DPRD.

Menanggapi hal tersebut Walikota Pagaralam Alpian Maskoni dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemkot Pagaralam memiliki skala prioritas dalam pembangunan, meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.

"Kami akan melakukan koreksi setiap OPD sesuai dengan catatan dewan Pagaralam tersebut. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Pagaralam yang telah memberikan catatan-catatan. Ini akan menjadi motivasi kami kedepan," tandas Alpian Maskoni. (one)

 

 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved