Berita Palembang

Harga Sawit di Sumsel Anjlok, Apkasindo: Subsidi Minyak Goreng Jangan Dibebankan ke Petani

Hal ini membuat Petani Sawit dilema karena Kelapa Sawit yang dipanen tidak balik modal, kalau dibiarkan di pohon juga busuk dan akan merusak pohon.

Editor: Odi Aria
Tribunsumsel.com/Rahmat
Kiriman Pengepul Sawit Sejumlah truk membawa TBS sawit terlihat mengantre sebelum bongkar ke pabrik. Petani sawit di Kabupaten Muratara mengaku bingung banyak pengepul tutup sementara membeli buah sawit petani. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kran ekspor minyak mentah sawit atau CPO sudah dibuka dan pemerintah juga sudah memberikan keringanan atau menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta produk turunannya yang berlaku hingga 31 Agustus 2022.

Meski dua kebijakan tersebut terlah dilakukan nyatanya Harga Sawit di Sumsel masih anjlok.

Hal ini membuat Petani Sawit dilema karena Kelapa Sawit yang dipanen tidak balik modal, kalau dibiarkan di pohon juga busuk dan akan merusak pohon.

Wakil Ketua Apkasindo Sumsel M Yunus mengatakan penyebab utama Harga Sawit di Sumsel anjlok karena karena pemerintah memutuskan kembali mewajibkan produsen minyak sawit wajib memenuhi pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dan kewajiban mengikuti harga domestik (domestic price obligation/DPO) sebesar 20 persen.

 

Baca juga: Daftar Harga TBS Sawit di Sumsel Periode 2 Bulan Juli 2022, Turun Drastis

Padahal kebijakan ini sangat memberatkan petani karena kewajiban mengikuti harga domestik ini jauh dari di bawah harga pasaran dengan alasan untuk memberikan subsidi minyak goreng bagi masyarakat.

Yunus menilai, seharusnya kebaikan subsidi minyak goreng harus dianggarkan dari APBN bukan justru membebankan nya pada petani dengan memuat kebijakan yang berujung pada bagian hulu produksi DMO karena petani yang menanam sawit justru harus mensubsidi masyarakat lainnya.

"Masalahnya tidak akan pernah selesai dan harga sawit akan terus anjlok jika kebijakan DMO, DPO ini diberlakukan karena harga saat ini dipasaran sudah tidak sesuai," ujarnya, Senin (25/7/2022).

Dia berharap pemerintah bisa mencabut kebijakan DMO dan DPO ini karena biaya produksi mulai kebun hingga ekspor sangat besar.

 

Baca juga: Airlangga Hartarto : Minyak Sawit Memiliki Peran Strategis Atasi Krisis Pangan dan Energi Global

Sehingga saat ini hanya eksportir besar skala nasional atau yang punya cabang di luar negeri saja yang mampu ekspor dengan penerapan kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini.

Eksportir kecil pilih tidak ekspor karena biaya ekspor tidak sebanding atau tidak bisa menutupi biaya produksi hingga ekspor.

Tentu ini sama-sama sulit, pengusaha melakukan ekspor juga tidak ada untung, sementara petani tidak bisa menjual sawitnya karena pabrik dan tangki penampungan penuh sehingga tidak bisa membeli sawit dari petani.

 

Baca juga: Petani Sawit Kebigungan, Banyak Pengepul tak Beli Tandan Buah Segar Karena Buah di Pabrik Melimpah

Sedangkan petani juga tidak biasa membiarkan sawit membusuk di pohon saja tanpa harus dipanen karena akan merusak pohon dan akan berdampak lebih buruk lagi.

"Jadi kita minta pemerintah hapuskan kebaikan DMO dan DPO ini sebab sangat memberatkan petani," tegas Yunus.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved