Berita Muaraenim

Anggota DPRD Muara Enim Siap-siap Gigit Jari, Pengamat Sebut Dewan tak Bisa Lakukan Pemilihan Wabup

Pasalnya, secara hukum Forum DPRD  Muara Enim tidak bisa melakukan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim. 

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Odi Aria
Handout
Praktisi Hukum Kabupaten Muara Enim Dr Firmansyah SH MH. 

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM- Beredarnya surat Kementerian Dalam Negeri RI yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor :132.16/42.02/SJ tentang penjelasan pengisian Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Dr H Suhajar Diantoro MSi, dinilai tidak relevan.

Pasalnya, secara hukum Forum DPRD  Muara Enim tidak bisa melakukan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim

"Jika surat (Dari Mendagri, red) ini benar, perlu dikritisi. Hal ini menarik karena sejak putusan Juarsah itu inkracht, tidak hanya jabatan Wakil Bupati Muara Enim, tetapi juga jabatan Bupati Muara Enim terjadi kekosongan.

Keduanya diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Praktisi Hukum Kabupaten Muara Enim Dr Firmansyah SH MH, Minggu (24/7/2022)

Menurut Firmansyah, di dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang bersifat segera itu melalui suratnya tanggal 20 Juli 2022 yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim dan Pj Bupati Muara Enim, telah memberikan persetujuan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk melanjutkan pemilihan “Wakil Bupati Muara Enim” sebagai penjelasan surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Juni 2022 (sebelum putusan inkracht).

Tidak jauh berselang waktu sebelum keluarnya surat Menteri Dalam Negeri, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya Nomor : 2213 K/Pid.Sus/2022, tanggal 15 Juni 2022, menolak permohonan kasasi yang diajukan Juarsah SH mantan Bupati Muara Enim.

Pasca putusan MA tersebut terhitung sejak 8 Juli 2022 status hukum Juarsah telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Dengan adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim secara bersama-sama.

Surat Menteri Dalam Negeri tersebut tidak relevan lagi dan tidak bisa dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim, karena beberapa alasan.  

"Tidak tersedia lagi upaya hukum, kecuali mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kendatipun mengajukan PK, tetap tidak menghalangi eksekusi karena putusan telah berkekuatan hukum tetap," kata Alumni Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Masih dikatakan Dr Firmansyah, Pertama, merujuk UU Pemda, khususnya pada Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 89 yang menyatakan apabila Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Undang-undang dimaksud adalah UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Di dalam UU Pilkada diatur dengan pasal berbeda, mengenai pengisian kekosongan  jabatan wakil bupati diatur dalam Pasal 176 UU Pilkada.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved