21 Tahun Pelengseran Kekuasan Gus Dur Oleh MPR RI, Tak Bisa Tahan Tangis di Pertemuan Tengah Malam

Beberapa hari sebelum pemilihan presiden digelar, Gus Dur seakan mendapat dukungan penuh dari Amien Rais yang saat itu baru terpilih menjadi Ketua MPR. Demikian diceritakan Greg Barton dalam Biografi Gus Dur.

Saat itu, Amien bahkan bilang bahwa Gus Dur menjadi satu-satunya harapan untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

"Greg, Gus Dur lah satu-satunya yang dapat mempersatukan muslim, nonmuslim, dan yang lainnya. Segalanya tergantung kepadanya. Dia adalah harapan kita satu-satunya," kata Amien Rais kepada Greg Barton.

Benar saja. Selang beberapa hari setelahnya, Gus Dur betul-betul menjadi presiden. Sementara, Megawati yang terpilih jadi wakilnya.

Dijatuhkan

Jabatan Gus Dur baru menginjak bulan ke-21 saat riak-riak politik menggoyangkan kursi kekuasaannya.

Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kencang ialah tudingan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 4 juta dollar AS.

Situasi politik makin memanas hingga akhirnya MPR mengagendakan Sidang Istimewa digelar pada 23 Juli 2001.

Mendengar kabar ini, jelang tengah malam 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara.

Dikutip dari laman resmi PBNU, pertemuan kala itu berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gus Dur tak kuasa kuasa menahan air matanya. Ia berkali-kali meminta maaf karena merasa tidak berterus terang ke para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya.

Tangis suami Sinta Nuriyah ini pecah bukan karena lemah menghadapi situasi politik saat itu. Namun, dia memikirkan para ulama dan pendukungnya yang berkomitmen kuat untuknya.

Atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden.

Maklumat itu memuat 3 poin utama yakni pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar.

Langkah Gus Dur tersebut justru membuat Parlemen kian meradang. Dekrit itu tak memperoleh dukungan.