Berita Palembang

Anis Saggaff : UNSRI Jadi PTN-BH, UKT Tidak Naik

Sebanyak 416 dari 1006 sarjana baru berpredikat cumlaude pada wisudah ke-160 Universitas Sriwijaya (Unsri), Rabu (22/6/2022).

Penulis: Syahrul Hidayat | Editor: Yandi Triansyah
handout
Rektor Unsri Prof. Dr Ir H Anis Saggaff, MSCE IPU ASEAN Eng menghadiri wisudah ke-160 di Fakultas Hukum Tower Unsri Palembang. Rabu (22/6/2022) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -  Sebanyak 416 dari 1006 sarjana baru berpredikat cumlaude pada wisudah ke-160 Universitas Sriwijaya (Unsri), Rabu (22/6/2022).

Menurut Rektor Unsri Prof. Dr Ir H Anis Saggaff, MSCE IPU ASEAN Eng jumlah cumlaude yang cukup fantastis ini menunjukkan proses belajar mengajar di Unsri itu sudah sesuai yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Anis juga menyatakan Unsri kini menuju World Class University. Sehingga proses belajar mengajar dilaksanakan dengan baik sesuai mata kuliah dan mahasiswa bisa.

"Jadi tidak ada alasan mahasiswa bodoh. Pendidikan World Class University, mata kuliahnya tersampaikan ke mahasiswa dan mereka bisa. Sehingga lulusan dengan cumlaude itu banyak. Untuk universitas yang masuk World Class University itu yang cumlaude diatas 90 persen," katanya, seusai menghadiri wisudah ke-160 di Fakultas Hukum Tower Unsri Palembang.

Dikatakan Anis akhir tahun ini ditargetkan keluar izin untuk Unsri sebagai PTN Badan Hukum (PTN-BH). Pasca penetapan status baru ini Unsri dipastikan tidak menaikkan  Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Saat ini persiapan Unsri dalam melengkapi persyaratan untuk pengajuan menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH) ke Kemendikbudristek sudah mencapai 95 persen.

Jika Unsri sudah menjadi PTN-BH, Unsri berjanji tidak akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)," tandas Anis.

Anis menyatakan, setelah mengirimkan seluruh persyaratan. Maka akan datang tim verifikasi dari Kemendikbudristek untuk mengecek semua dokumen.

"Jika semua dokumen lengkap dan setelah dicek betul ya tidak lama akan keluar izinnya," ujarnya.

Dikatakannya, setelah Kemendikbudristek RI mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka. Implementasinya adalah di PTN-BH. Jika ada prodi baru yang mau buka atau ada prodi yang mau ditutup karena sudah sedikit peminat, proses tidak harus ke Kemendikbudristek lagi, tapi cukup SK Rektor.

"Selain itu, untuk memberikan reward kepada mahasiswa berprestasi itu juga cukup di Rektor. Kalau sekarang aturan yang kita laksankan berdasarkab BLU. Sehingga banyak belenggunya," jelasnya.

Anis juga siap membuat fakta integritas usai Unsri mendapat izin PTN-BH ini .
"Pertama UKT tidak boleh naik. Jadi kalau Unsri sudah PTN-BH maka Rektor setelah saya tidak boleh menaikkan UKT," tegasnya.

Kemudian, hasil usaha yang dibebaskan pihaknya ingin ada subsidi silang ke mahasiswa. Sehingga tidak ada mahasiswa yang menangis saat kuliah. "Karena itu amanah UUD 1945. Saya yakin Unsri akan lebih cepat maju dengan PTN-BH," tutupnya. (sts)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved