Breaking News:

Berita Ramadhan

Jelang Lebaran Ormas Pemuda Pancasila Sumsel Tegaskan: Tak Ada Pungutan THR

Menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional  Ormas Pemuda Pancasila KPH H Japto S Soerjosoemarno SH terkait untuk tidak melakukan P

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Abdul Hafiz
Kabid OK MPW Pemuda Pancasila Sumsel Ari Maulana dan Ketua BKPB (Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana) PP Sumsel M Zulfikar. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional  Ormas Pemuda Pancasila KPH H Japto S Soerjosoemarno SH terkait untuk tidak melakukan Pengutan Uang atau Proposal untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha, Kabid OK MPW Pemuda Pancasila Sumsel Ari Maulana dan Ketua BKPB (Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana) PP Sumsel M Zulfikar menyatakan sangat mematuhi dan siap menjalankan instruksi tersebut. 

"Kita sepakat menjalankan instruksi Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila menginstruksikan kepada MPW, MPC, PAC dan Ranting Pemuda Pancasila untuk tidak melakukan Pengutan Uang atau Proposal untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha," tegas Kabid OK MPW Pemuda Pancasila Sumsel Ari Maulana dan Ketua BKPB (Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana) PP Sumsel M Zulfikar, Jumat (22/4/2022).

Ari menyatakan pihaknya selalu memonitor dalam menindaklanjuti ini dan ia bersyukur di Sumsel belum pernah menerima laporan dari pengusaha/masyarakat yang mengatasnamakan PP yang memungut THR. 

Seperti ditegaskan dalam surat instruksi MPN Ormas PP, apabila ada yang melakukan hal dimaksud, maka Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas.

"Pasti kita akan melaksanakan sanksi organisasi. Jika terbukti dari laporan masyarakat terhadap pungutan. MPW PP Sumsel selalu memonitor ke 17 MPC se-Sumsel, termasuk lembaga dan badan," kata Ari Maulana 

Dijelaskan Ari Maulana, pada prinsipnya instruksi dari MPN itu hampir setiap tahun disampaikan. Paling tidak untuk meminimalisir kegiatan oknum-oknum yang meminta THR kepada pengusaha/masyarakat dengan memakai PP.

"Syukur Alhamdulillah sampai sekarang di Sumsel belum pernah ada laporannya. Tentu bila terbukti nanti ada oknum melakukan itu, MPW Sumsel akan menindaklanjutinya sejauh mana bukti yang ditemukan. Kita sangat mendukung surat instruksi MPN. Mudah-mudahan kita berdoa sampai detik ini hal itu belum terjadi karena kita erat berkomunikasi dengan 17 Ketua MPC hingga ke ranting," jelasnya.

Ia juga menyadari anggota pengurus Ormas dari berbagai karakter ada di Pemuda Pancasila ini. Tentu tidak mudah membina, merawat dan perlu proses menjaga citra dan itu tidak hanya di PP saja. 

"Di AD/ART organisasi apapun tidak ada yang mengarahkan citra buruk," ujar Ari. 

Hal senada juga disampaikan Ketua BKPB (Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana) PP Sumsel M Zulfikar. 

Ia mengatakan, berdasarkan instruksi Pak Japto, agar diikuti. Kawan-kawan sebagai pengurus dan anggota bidang apapun agar melaksanakan instruksi itu. 

"Justru bisa membantu masyarakat yang di tengah serba sulit ini dengan berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu. Tapi diutamakan ke anggota dulu, baru ke masyarakat luas," kata Zulfikar. 

Menurutnya, di PP ini dengan latar belakang berbeda-beda. Ada tukang parkir, dan lain sebagainya mereka berusaha bisa berbuat untuk masyarakat. 

Seperti dengan gelaran Jumat Berkah yang  dilaksanakan sudah setahun dengan membagikan nasi.

Kemudian kegiatan sosial berupa vaksin gratis bersama instansi terkait yakni BIN.

"Besok juga kita ada kegiatan bersama adik-adik 234 FC Palembang dan Sumsel untuk berbagi sembako ke panti asuhan, bukber, malamnya sahur bersama," pungkasnya. 

Dalam surat instruksinya, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional  Ormas Pemuda Pancasila menyebutkan sehubungan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022, bersama ini Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila menginstruksikan kepada MPW, MPC, PAC dan Ranting Pemuda Pancasila untuk tidak melakukan Pengutan Uang / Proposal untuk THR kepada masyarakat / pengusaha.
Apabila ada yang melakukan hal dimaksud, maka Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas.

"Kepada Saudara agar Instruksi Ini dapat diteruskan sampai ke Tingkat Ranting Pemuda Pancasila di Wilayahnya masing-masing," tegas Japto. (Abdul Hafiz) 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved