'Kita Sudahi Saja' Respon Puan saat Masinton Dilaporkan ke MKD Usai Sebut Luhut Brutus Istana

"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,"

Editor: Yandi Triansyah
istimewa
Ketua DPR-RI, Puan Maharani, mengenakan gambo Muba pada perayaan Hari Ibu. 

SRIPOKU.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta polemik penundaan pemilu 2024 untuk disudahi.

Hal itu diungkapan Puan merespon soal laporan terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Politisi PDI Perjuangan itu dilaporkan ke MKD usai menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai 'Brutus Istana' dalam wacana menunda pemilu 2024.

"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata Puan dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Valencia Trixie, Selasa (19/4/2022).

Puan beralasan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 atau sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Untuk itu, Puan pun menyarankan agar semua pihak fokus untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang.

"Sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu, kan KPU Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, KOMPAS TV sempat mengkonfirmasi perihal yang sama kepada Masinton Pasaribu soal laporan terhadapnya ke MKD DPR.

Masinton justru menyampaikan permintaan maaf dan tak banyak berkomentar dalam responsnya.

“Mohon maaf, saya nggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa Legal standing-nya melaporkan,” ucapnya.

Masinton justru menyampaikan jika pelapor yang melaporkan dirinya ke MKD membawa big data otentik itu baru bagus.

“Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka,” ujarnya.

“Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan,” sindir Masinton.

Lebih lanjut, Masinton mengaku heran sebab masih ada saja yang mengggunakan cara-cara otoritarian dan antikritik.

“Hari gini masih menggunakan cara-cara otoritarian dan anti-kritik. Itu teori dan praktek usang. Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan,” tegasnya.

“Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” lanjutnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved