Breaking News:

ANGIN Segar Para PNS! Tak Hanya THR & Gaji ke-13, Rapelan TPP Juga Bakal Cair dalam Waktu Berdekatan

TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang sebelumnya telah menunggak bakal segera dicairkan.

Editor: Fadhila Rahma
UPstation.id
ilustrasi tunjangan PNS. 

SRIPOKU.COM - Kabar gembira bagi para PNS ataupun ASN di seluruh Indonesia.

TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang sebelumnya telah menunggak bakal segera dicairkan.

TPP sendiri belum cair sejak bulan Januari 2022.

Kabar yang beredar nantinya TPP yang dicairkan merupakan rapelan 3 bulan lamanya.

Semakin menjadi angin segar kala TPP kemungkinan bakal dicairkan sebelum bulan Ramadhan usai.

Tentu saja hal ini membuat para PNS atau ASN sangat berbahagia.

Baca juga: PEMUKA Agama di Malaysia Marah, Konser Justin Bieber Disebut Tempat Penuh Maksiat: Allahu Akbar!

Baca juga: 17 Paket Sabu Disembunyikan Dalam Wadah Bedak, Pasutri di Musirawas Kompak Jadi Pengedar Narkoba

Yang mana artinya mereka bakal mendapatkan Gaji ke-13, THR dan TPP dalam waktu berdekatan.

Pemerintah pun mengungkapkan kendalan TPP tak kunjung dicairkan sebelumnya.

Kemendagri memastikan persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah (Pemda) keluar hari ini.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengaku hari ini (Senin, red) pihaknya telah menerima pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengajuan TPP gelombang pertama dari daerah.

“Besok kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Organisasi dan Tata Laksana, pertimbangan Menteri Keuangan, dan hasil rapat,” kata Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Senin 7 Maret 2022
Fatoni membeberkan proses pengajuan persetujuan TPP dari daerah kepada Kemendagri.

Pengajuan itu disampaikan daerah kepada Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selanjutnya, Kemendagri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) memvalidasi pengajuan tersebut baik dari penjabaran TPP maupun dokumen lainnya.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved