Puasa Tahun Ini, Salat Tarawih Berjemaah hingga Buka Bersama Diperbolehkan, tapi Patuhi Syarat Ini

Meski begitu, ia menyebut lebih detail aturan itu akan tertuang dalam surat edaran resmi yang akan dikeluarkan pemerintah.

Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM/KOMINFO PROV SUMSEL
Gubernur Sumatera Selatan  H Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya (MY) saat menunaikan ibadah sholat tarawih 

SRIPOKU.COM - Hitungan hari lagi, umat muslim di Tanah Air akan memasuki bulan suci Ramadhan.

Dua tahun terakhir, Ramadhan dijalani dengan seba terbatas.

Seperti dilarangnya salat tarawih berjemaah dan buka bersama.

Namun tahun in, kegiatan Ramadhan tersebut akan diperbolehkan oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Uno.

Menurut dia, selama Ramadan tahun ini masyarakat dapat melakukan ibadah secara bebas dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Ibadah tersebut, kata Sandiaga, antara lain salat tarawih. Tak hanya itu, kegiatan buka puasa bersama juga diperbolehkan untuk dilakukan.

Meski begitu, ia menyebut lebih detail aturan itu akan tertuang dalam surat edaran resmi yang akan dikeluarkan pemerintah.

“Jadi nanti akan ada surat edaran dan pengumumannya. Dan ini alhamdulillah, berarti (shalat) tarawih bisa kembali kita giatkan, juga kita giatkan kegiatan buka bersama dengan tentunya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin," kata Sandiaga Uno di Weekly Press Briefing, Senin (21/3/2022).

Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta itu menyebut, selain taat prokes, peluang ibadah bebas selama Ramadan juga akan diberlaku bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi dosis lengkap maupun booster.

Adapun nantinya, kata Sandiaga, jumlah jemaah akan disesuaikan dengan level tingkat kepadatan di rumah ibadah.

Sementara itu, Menparekraf juga menyebut tak hanya bebas beribadah di bulan Ramadan, dalam waktu dekat pemerintah akan menerapkan kebijakan bebas karantina di seluruh Indonesia.

Menurutnya, secara resmi aturan tersebut akan diatur dalam surat edaran satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 terkait kebijakan tanpa karantina yang paling lambat dikeluarkan pada 22 Maret 2022.

Nantinya, kata Sandiaga, pelaku perjalanan bisa masuk hanya dengan menunjukkan hasil tes PCR.

“Hanya dengan entry PCR test,” ujar dia.

Ia menjelaskan, kebijakan ini diputuskan karena penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang dinilai semakin terkendali berkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

Selain penanganan pandemi yang terkendali, tambahnya, kelancaran uji coba penerapan tanpa karantina di Bali, Batam, dan Bintan juga menjadi acuan pemerintah memperluas kebijakan tanpa karantina ke seluruh Indonesia.

Ia menyebut, di tiga daerah itu, angka positivity rate sangat rendah dan angka reproduction rate yang semakin menurun.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved