Solusi dari DPRD Sumsel Soal Ratusan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Terancam DO Massal

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang terancam DO massal terkait adanya batas waktu pembayaran terakhir terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/arief
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Saiful Padli. 

Penulis: Arief

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang terancam DO massal terkait adanya batas waktu pembayaran terakhir terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Beredar informasi, batas waktu pembayaran UKT UIN Raden Fatah Palembang ini pada 14 Febuari mendatang.

Namun sebagaian mahasiswa yang belum membayar dan membayar pada tanggal 23 Januari ke atas tidak lagi dapat pemotongan.

Mahasiswa juga mempertanyakan berapa banyak kuota mahasiswa yang mendapatkan dari potongan UKT tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Komisi V DPRD Sumsel mengaku menyayangkan adanya ancaman DO massal dari pihak rektorat bagi calon- calon pemimpin bangsa kedepan itu.

Jika karena belum melakukan pembayaran terakhir UKT, apalagi ditengah kondisi ekonomi yang turun saat ini.

"Permasalahan UKT tidak hanya terjadi di UIN ini saja, apa yang terjadi di UIN jangan sampai terjadi DO massal, dan kita beraharap perwakilan mahasiswa melalui BEM yang ada, menemui pihak rektorat untuk mencari solusi yang terbaik," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Saiful Padli, Kamis (10/2/2022).

Diterangkan Syaiful, selaku wakil rakyat pihaknya juga siap memfasilitasi permasalahan yang terjadi, bagi adik- adik mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, meski UIN berada di Kementerian Agama RI.

Namun karena ada di Sumsel, pihaknya tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, sama halnya permasalahan di Unsri beberapa waktu lalu.

"Kami DPRD Sumsel siap untuk memfasilitasinya jika adek- adek mahasiswa datang kesini untuk bantuan, karena tepat untuk menampung aspirasinya, seperti terjadi pada Unsri beberapa waktu lalu dan alhamdullilah clear.

Jadi, jika mahasiswa minta fasilitasi pihak rektorat maka kita akan panggil pihak-pihak terkait termasuk rektorat untuk duduk bersama demi mencari solusi," tuturnya.

Ditambahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihaknya sangat prihatin jika dalam kondisi saat ini, tidak ada toleransi bagi mahasiswa dan orang tuanya untuk penyelesaian UKT. 

"Kita sangat prihatin jika mahasisewa yang notabanenya, adalah calon- calon pemimpin masa depan, orang- orang yang generasi cendika terputus.

Apalagi kita melihat rata- rata mereka anak yang secara ekoomi kuliah jauh dari kesehajateraan, dimana orangtua mereka menitipkan

Mereka untuk mencari pendidikan meski hanya kerja di sawah bisa saja, " pungkasnya.

Sumber: Tribun Sumsel
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved