Nasib 3 Jenderal Purnawirawan TNI yang Diperiksa kejagung di Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

"Tiga orang purnawirawan TNI diperiksa," ujar Leonard dalam keterangannya, Senin (7/2/2022) malam.

Editor: Yandi Triansyah
Istimewa
Kejaksaan Agung RI menggeledah dan menyita di tiga lokasi yang terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021. 

SRIPOKU.COM - Kasus dugaan korupsi satelit Kemenhan terus berlanjut.

Sebab Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan dugaan kasus tersebut ke tahapan penyidikan.

Ditingkatkannya kasus tersebut karena adanya bukti permulaan yang cukup.

Tiga jenderal purnawirawan TNI pun diperiksa dalam kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kemenhan tahun 2015-2021.

Hal ini diungkapkan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer.


Ketiga jenderal purnawiran itu kata dia diperiksa sebagai saksi.

"Tiga orang purnawirawan TNI diperiksa," ujar Leonard dalam keterangannya, Senin (7/2/2022) malam.

Jokowi Kecolongan, 3 Hari Sebelum Kasih Arahan Soal Satelit, Ternyata Kontrak Sudah Jalan

Leonard mengatakan saksi pertama yang diperiksa merupakan eks Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan RI, Laksamana Madya TNI (Purn) AP.

Laksamana AP diperiksa terkait proses penyelamatan slot orbit 123° Bujur Timur (BT), keikutsertaan dalam Operator Review Meeting (ORM XVII Pertama dan Kedua) di London, serta Kontrak Sewa Satelit Floater dengan Avanti Communication Limited.

Kedua saksi lainnya adalah mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI, Laksamana Muda TNI (Purn) inisial L dan mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI Laksamana Pertama TNI (Purn) inisial L

Menurut dia, Jenderal L diperiksa terkait penyelamatan slot orbit 123 Bujur Timur (BT).


"Yang kedua ini diperiksa khusus Kontrak Pengadaan Satelit L-Band dengan Air Bus, pengadaan Ground Segment dengan Navayo maupun Jasan Konsultasi dengan Hogen Lovells, Détente, dan Telesat," ujar Leonard.

Sebelumnya dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit di Kemenhan.


"Jadi memang penanganan perkara untuk satelit tentunya sudah melalui tahapan-tahapan proses hukum. Dari hasil penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Nah kalau naik ke penyidikan berarti ada bukti permulaan yang cukup," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved