BKN Palembang Sebut Takkan Ada Lagi Tenaga Honorer di 2023, Bagaimana Nasib Honorer yang Sekarang?

Takkan ada lagi tenaga honorer di tahun 2023. Lantas, seperti apa nasib honorer saat ini di tahun tersebut?

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Refly Permana
SRIPOKU.COM/ANTON
Ilustrasi honorer. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Penghapusan tenaga honorer yang selama ini bekerja di instansi pemerintahan akan segera ditiadakan paling lambat pada 2023 mendatang.

"Rencananya tuh memang tidak ada honor. Tidak boleh ada honor lagi. Yang ada hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ungkap Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Drs. Margi Prayitno, MAP kepada Sripoku.com, Jumat (21/1/2022). 

Margi mengatakan pihaknya belum ada pembahasan mengenai nasib para honorer yang selama ini tercatat bekerja di instansi-instansi pemerintah apakah akan menjadi PPPK

"Kita belum ada pembahasan. Jumlah yang tahu honor itu di masing-masing instansi.

Nanti kemungkinan yang honor akan menjadi PPPK. Belum tahu juga saya. Karena kementerian keuangan juga harus punya anggaran untuk membayar. Itu masalahnya," kata pria kelahiran Jakarta, 7 Desember 1964.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) status pegawai pemerintah pada 2023 hanya ada dua pilihan.

Keduanya yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Sesuai UU ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK," ujar Tjahjo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan penuntasan tenaga honorer di instansi pemerintah ditargetkan selesai tahun depan.

Ia menyebut hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Sebagai informasi pemahaman pegawai di instansi pemerintahan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain guna melaksanakan tugas tertentu, itulah yang dimaksud dengan tenaga honorer.

Jadi, berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang kemudian disempurnakan oleh PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK.

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved