Kontrak Sudah Jalan, Jokowi Baru Kasih Arahan, Kini Satelit Kemenhan Rugikan Negara Ratusan Miliar

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," kata Ryamizard, beberapa waktu lalu.

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
Istimewa/handout/kompas.com
Presiden Jokowi 

SRIPOKU.COM - Kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah terus bergulir usai dibongkar oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Terbaru Mahfud membongkar bahwa kontrak sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi memberikan pengarahan soal satelit tersebut.

Menurut Mahfud MD Presiden Jokowi mengarahkan supaya slot orbit diselamatkan pada 4/1/2015.

Tapi nyatanya diakui Mahfud kontrak sudah dilakukan pada 1/12/2015.

Nama Jokowi muncul di kasus satelit ini usai disebut oleh eks Menhan Ryamizard Ryacudu.

Mahfud MD Akhirnya Akui Jokowi Terlibat di Satelit Kemenhan, Presiden Kecolongan : Kontrak Duluan

Menurut mantan KSAD tersebut, setidaknya ada dua alasan pihaknya melakukan penyewaan satelit saat itu.

Pertama kata dia karena ada perintah Presiden Jokowi dan kedua ada ancaman kedaulatan.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," kata Ryamizard, beberapa waktu lalu.

Ryamizard mengakui pada 2015 pihaknya tidak memiliki anggaran.

Namun meski tak ada anggaran pihaknya tetap memanfaatkan satelit tersebut demi meyelamatkan slot orbit yang ada.

"Memang belum ada anggaran namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," katanya.

Akibat kejadian tersebut, kini negara mengalami kerugian ratusan miliar.


Akibatnya Mahfud MD selaku Menkopolhukam mengarahkan kasus ini diproses secara hukum.

Menurut Mahfud, kebijakan itu juga atas permintaan Presiden Jokowi supaya kasus tersebut dibawa ke ranah peradilan pidana.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved