Korupsi Satelit Kemenhan

"ANEH Lepas Tangan,"Meski Perintah Presiden, Mahfud MD Tak Surut, Pidanakan Proyek Satelit Kemenham

Kisruh satelit Kementerian Pertahanan yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah menjadi perhatian publik

Editor: Wiedarto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Mahfud MD. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA--Kisruh satelit Kementerian Pertahanan yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah menjadi perhatian publik. Dugaan yang awalnya diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD seolah menjadi bola liar.

Kali ini, Mahfud membenarkan Presiden Jokowi terlibat dalam mengarahkan soal Satelit Kemenhan. Keterlibatan Jokowi itu sebelumnya diungkap oleh Kemenhan 2014-2019 Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard bahkan mengakui Kemenhan memanfaatkan slot orbit pada 2015 lalu belum memiliki anggaran.

Tapi meski tak memiliki anggaran diakui Ryamizard dirinya tetap memanfaatkan satelit tersebut demi meyelamatkan slot orbit yang ada.

Jika slot tersebut dibiarkan kosong kata dia, maka ada ancaman kedaulatan negara.
Kebijakan itu kata dia sesuai dengan diskresi yang dikeluarkan Jokowi untuk menyelamatkan slot orbit.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ujar Ryamizard dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, Senin (17/1/2022).

"Memang belum ada anggaran.Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," katanya.

Hal itu juga diaminkan oleh Mahfud MD.
Dikutip dari akun twitternya, Rabu (19/1/2022) membenarkan soal satelit Kemenhan Jokowi mengarahkan ara slot orbit diselamatkan.

Namun kata Mahfud MD penyelamatan orbit tersebut tanpa melanggar hukum aturan.
Menurut Mahfud Presiden Jokowi mengarahkan pada 4/12/2015.

Namun kata dia kontrak sudah dilakukan pada tanggal 1/12/2015.

"Soal Satelit Kemhan "BENAR" Presiden pd 4/12/15 mengarahkan agar Slot Orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Tapi kontrak sdh dilakukan tgl 1/12/15," tulis Mahfud MD.

Selanjutnya kata Mahfud pada tanggal 13/10/2017 ada surat arahan presiden supaya Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah.

"Tgl 13/10/17 ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah," tulisnya.

Mahfud merasa aneh jika dirinya sebagai Menko lepas tangan dalam kemelut satelit Kemenhan tersebut.

Ia mengaku justru turun tangan karena tahun 2020 Navayo masih menggugat pemerintah meski sejak 2017 Presiden Jokowi sudah mengarahkan supaya diselesaikan menurut aturan.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved