'Berhenti Rapat Melulu' Mahfud MD Bongkar Ada Pihak yang Menghambat Kasus Korupsi Satelit : Aneh

"Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," kata Mahfud MD

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

SRIPOKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membawa kasus dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ke ranah pidana.

"Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," kata Mahfud MD dikutip dari akun Instgram resminya, Senin (17/1/2022).

Mahfud MD awalnya menjelaskan awalnya dirinya baru mengungkap kasus satelit tersebut.

Menurut dia kasus tersebut sudah ada sejak 2018 lalu.

Mahfud MD mengatakan dirinya baru membuka kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjadi Menkopolhukam.

"Mereka bertanya begini: Jika kasus ini sudah ada sejak tahun 2018, kenapa baru sekarang dibuka?

Jawaban saya kepada pers: Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya," tulis Mahfud MD.

Diminta Setor Rp 40 Miliar ke Menteri, Dirjen Ini Mundur Dari Jabatannya, Mahfud MD Beberkan Fakta

Menurut dia, sejak dirinya diangkat jadi Menko dirinya baru mengetahui saat di awal pandemi.

"Saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," kata dia.

Kejadian itu kata Mahfud MD membuat dirinya mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali.

Namun Mahfud MD mengaku mencium keanehan.

Ia mengaku seperti ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalah satelit tersebut.

"Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).

Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved