Breaking News:

Update Kasus Hibah Bawaslu Muratara, Belasan Saksi Diperiksa Kejari Lubuklinggau Secara Marathon

Update kasus dana hibah di Bawaslu Muratara. Kejari Lubuklinggau sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara marathon.

Editor: Refly Permana
handout/sripoku.com
Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Yuriza Antoni. 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau melakukan pemeriksaan secara marathon kepada para saksi terkait dana hibah Baswalu Muratara tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar.

Sejak statusnya dinaikan menjadi penyidikan pada tanggal 3 Januari 2022 kemarin, sebanyak 17 orang baik Komisioner Bawaslu dan rekanan telah dilakukan pemeriksaan di Kejari Lubuklinggau.

Termasuk Kamis (13/1/2022) kemarin Ketua Bawaslu Muratara, Munawir dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020 itu.

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir, melalui Kasi Pidsus,Yuriza Antoni, didampingi Kasi Inteligen, Aan Tomo, bersama Kasubsi Penuntutan, Agrin Nico Reval, menegaskan penanganan perkara dugaan dana hibah Bawaslu Muratara terus berlanjut.

"Dari awal kemarin sampai dengan saat ini sudah 17 orang kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi," ungkap Yuriza, Jumat (14/1/2022).

Yuriza pun membenarkan dari 17 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik salah satunya yang dilakukan pemeriksaan Ketua Bawaslu Kabupaten Muratara berinisial M.

Yuriza pun menambahkan para saksi yang dilakukan pemeriksaan tersebut adalah orang-orang yang tahu tentang penggunaan dana hibah Bawaslu Muratara kemarin.

"Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, mencuatnya, dugaan korupsi pada Bawaslu Kabupaten Muratara ini bermula dari adanya laporan menyebutkan terkait dana hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar.

Hasil pemeriksaan dana Rp 9,2 Miliar untuk Bawaslu Muratara ini dinyatakan tidak ada laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumsel.

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved