Breaking News:

Transmusi Berhenti Beroperasi, Mantan Walikota Palembang Eddy Santana Ungkap Penyebabnya 

Transmusi yang dikelola PT SP2J setop operasional sejak Sabtu (1/1/2022) lalu disayangkan mantan Walikota Palembang Eddy Santana Putra (ESP). 

Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM / Rahmat Aizullah
Eddy Santana Putra, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Bus rapid transit (BRT) Transmusi yang dikelola PT SP2J setop operasional sejak Sabtu (1/1/2022) lalu disayangkan mantan Walikota Palembang Eddy Santana Putra (ESP). 


Mengingat selama ini BRT Transmusi memang menjadi salah satu kebutuhan transportasi masyarakat, yang dikelola PT SP2J


Eddy Santana Putra yang saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi V dari Gerindra menilai, pengelolaan Transmusi yang tidak profesional berimbas pada pencabutan subsidi operasional angkutan massal tersebut. 


Sebab, pencabutan subsidi tersebut merupakan imbas dari tidak terpenuhinya persyaratan dalam Peraturan Mendagri (Pemendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


"Operasional yang terjadi sekarang tdak dijalankan oleh manajemen yang profesional, sehingga seperti itu."

"Dulu subsidi paling besar diberikan untuk bus, anggaran APBD disalurkan ke BUMD sesuai aturan, dimana subsidi luar biasa, dan baru dijalankan," kata ESP di Ch ee Cafe sekaligus Sekretariat Percasi Palembang di Jalan Sersan Sani Palembang, Kamis (13/1/2022). 


Dijelaskan ESP, dulu saat dirinya memimpin Palembang, ongkos penumpang bus Transmusi untuk biaya pemeliharaan dan sebagainya sehingga keuangan Transmusi baik, karena dikelolah orang-orang profesional. 


"Jadi dulu bisa, kenapa dulu bisa karena profesional tadi saya tidak mengatakan salah pengelolaan, tapi tidak profesional, " jelasnya. 


Ia pun menyarankan, kalau memang pemkot Palembang sudah tidak mampu membiayai dengan mengelolahnya, untuk menyerahkannya ke kementerian perhubungan, dimana kemenhub ada pola lain BTS (By Service Subsidi), misal rute tertentu mau ada penumpang atau tidak, tetap dihitung per km. 


"Dulu saat jaya Transmusi ongkosnya Rp 20 ribu, dan seharusnya sekarang lebih besar ongkosnya bisa diatas Rp 30 ribuan," tuturnya. 


Dilanjutkan ESP, memang adanya taksi online saat ini berpengaruh terhadap penumpang angkutan massa Transmusi, namun hal itu seharusnya tidak menjadikan operasional Transmusi terhenti untuk memberikan layanan transportasi darat yang murah dan nyaman kepada warga. 


"Saya menyatakan pembayaran jangan pakai uang cash tapi non cash (smartcard)karena tidak tahu masuk kantong mana nantinya."

"Smartcard saat ini dilakukan kementerian untuk Transmusi Jaya saat ini,dan bandingkan pelayanan dan service, hingga pengadaan bus, jadi kita harap tetap ada Transmusi di Palembang, sehingga masyarakat dilayani dengan baik, " katanya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved