Breaking News:

Dana Hibah Bawaslu Muratara Diduga Rugikan Negara 9 M Lebih, Kejari Lubuklinggau Panggil Empat Saksi

Kegiatan penyidikan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, yang diduga merugikan negara Rp 9,2 miliar, terus berlanjut.

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/eko
Kasubsi Penuntutan, Agrin Nico Reval saat memeriksa salah saksi dalam dugaan dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang diduga merugikan negara Rp 9,2 Miliar, Selasa (11/1/2022). 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Kegiatan penyidikan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, yang diduga merugikan negara Rp 9,2 miliar, terus berlanjut.

Saat ini, status kegiatan Bawaslu Muratara ini telah dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh Tim Penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau.

Kali ini, empat orang dari pihak Bawaslu Muratara dan pihak rekanan yang mengetahui kegiatan dana hibah itu dilakukan pemeriksaan di Kejari Lubuklinggau.

Kepala Kejari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, membenarkan telah melakukan pemanggilan dan telah memeriksa empat orang dalam perkara Bawaslu Muratara.

"Empat orang kita periksa, dua dari pihak Bawaslu, dua lagi dari pihak yang mengetahui tentang kegiatan belanja dana hibah Bawaslu itu," ungkap Yuriza, Selasa (11/1/2022).

Hanya saja, Yuriza tidak menyebutkan siapa empat orang yang dilakukan pemeriksaan tersebut.

Namun yang jelas empat orang yang diperiksa ini adalah orang tahu tentang penggunaan dana hibah Bawaslu Muratara kemarin.

"Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, mencuatnya dugaan korupsi pada Bawaslu Muratara ini bermula dari adanya laporan menyebutkan terkait dana hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar.

Hasil pemeriksaan dana Rp 9,2 Miliar untuk Bawaslu Muratara ini dinyatakan tidak ada laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumsel.

Untuk itu, Yuriza pun meminta masyarakat di wilayah hukum Kejari Lubuklinggau mendukung kegiatan penyidikan ini sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan lancar.

"Kita mohon dukungan masyarakat wilayah hukum Kejari Lubuklinggau supaya penindakan hukum di wilayah hukum kita (kejari Lubuklinggau) berjalan lancar," ungkapnya.

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved