Breaking News:

OPINI : Planning Kebijakan Asimilasi di Tahun 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat planning kedepan mengenai perpanjangan peraturan mengenai Asimilasi di rumah Dan Integrasi bagi Narapidana

Editor: Odi Aria

Oleh : Simamora, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

 

SRIPOKU.COM --HAMPIR genap dua tahun sudah pandemi Coronavirus disease (COVID-19) melanda Negara kita yang tercinta ini Republik Indonesia, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menekan serta mengurangi laju penyebaran Coronavirus disease (COVID-19) sehingga penyakit tersebut dapat berkurang seiring berjalannya waktu bahkan hilang sama sekali.


Apalagi di berbagai belahan dunia sudah muncul Coronavirus disease (COVID-19) dengan varian baru seperti sebut saja Negara Inggris yang mengalami lonjakan kasus varian delta salah satunya varian AY.4.2.

Bahkan, menurut menteri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus.


Oleh sebab itu tak terkecuali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat planning kedepan mengenai perpanjangan peraturan mengenai Asimilasi di rumah Dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Sejak masuknya kasus Coronavirus disease (COVID-19) di Indonesia sekitar awal Bulan Maret 2020 Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan tiga kali kebijakan mengenai aturan dan pedoman bagi pengeluaran Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam bentuk asimilasi di rumah dan Integrasi dengan memperhatikan pentahapan hukuman dan perkembangan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia.

 

Adapun aturan tersebut yaitu pertama Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, terakhir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2021 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved