Breaking News:

Airlangga: PMI Menjadi Perhatian Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai upaya.

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/staf menko ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA IPU selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional menegaskan bahwa PMI juga menjadi perhatian pada masa pandemi Covid-19. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai upaya.

Secara regulasi, pelindungan bagi PMI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Sementara itu, dalam masa pandemi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA IPU selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional menegaskan bahwa PMI juga menjadi perhatian pada masa pandemi Covid-19.

Menko Airlangga:  Fasilitas Pembiayaan UMKM Perlu Didorong Melalui Peningkatan Penyaluran Kredit

“Kesejahteraan PMI menjadi bagian komitmen Pemerintah bersama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga.

Hal ini salah satunya terwujud melalui perubahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait penyesuaian plafon KUR sesuai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari maksimal Rp 25 juta menjadi maksimal Rp 100 juta.

Dinilai memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap PMI melalui kebijakan KUR dengan skema baru, Menko Airlangga memperoleh penghargaan Pekerja Migran Indonesia Award sebagai Tokoh Inspiratif pada acara Hari Pekerja Migran Internasional (Migrants Day) 2021 di Jakarta, Sabtu (18/12/2021) lalu.

Golkar Luncurkan Buku Kerja Untuk Indonesia, Airlangga Hartarto: Tanggung jawab Mencerdaskan bangsa

“BP2MI menyampaikan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian atas kebijakan yang sangat progresif. Menko Airlangga mendengarkan usulan-usulan BP2MI untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Menko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR terhadap PMI,” ujar Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI.

Perubahan kebijakan KUR melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yakni Perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) dari maksimal Rp 50 juta menjadi maksimal Rp 100 juta, Pengaturan KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi, Perubahan kebijakan KUR Penempatan PMI termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan TKI dari maksimal Rp 25 juta menjadi maksimal Rp100 juta.

Dan relaksasi kebijakan KUR dengan menghapus tagih KUR yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Semeru, dan Perubahan dan Perpanjangan Relaksasi Kebijakan KUR pada Masa Pandemi Covid-19.

Presidensi G20 Peluang Indonesia, Percepat PEN, Airlangga Hartarto Ajak Masyarakat Ikut Menyukseskan

Berdasarkan data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, realisasi KUR dari bulan Januari 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 telah mencapai Rp271,31 triliun atau 95

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved