Breaking News:

Sejarah Panjang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan alasan sejarah merasa berhak untuk mengklaim suatu bidang permukaan bumi sebagai kampung halamannya.

Editor: Bejoroy
SRIPOKU.COM/Istimewa
Albar S Subari SH,MH Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan. 

Oleh: Albar S Subari SH,MH
Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan.

SRIPOKU.COM - Rasanya tidak terlalu sulit untuk mengetahui kenyataan bahwa sebelum ada entitas politik kerajaan dan republik di dunia ini.

Sudah lama ada masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologi yang bersifat askriptif dan alami, yang warganya terdiri dari mereka yang merasa mempunyai pertalian darah.

Berdasarkan alasan sejarah merasa berhak untuk mengklaim suatu bidang permukaan bumi sebagai kampung halamannya.

Prof.Dr.H.Koesnoe ,SH Guru Besar tamu di Belanda mengatakan bahwa Tidak mungkin ada masyarakat hukum adat tanpa menguasai sebidang tanah , karena di situ mereka hidup bercocok tanam dan berkubur saat meninggalkan dunia.

Demi kegemilanganya entitas entitas politik baru memerlukan rakyat yang banyak dan wilayah yang luas, yang harus tunduk tanpa reserve di bawah kedaulatan nya.

Kerajaan dan republik tidak mungkin mengajukan argumentasi historis terhadap klaim kekuasaan nya pada masyarakat hukum adat serta kampung halamannya.

Klaim itu hampir selalu bernada imperialistik dan kolonialistik, walaupun dikemas dengan argumentasi filsafat, ideologi, hukum atau politik yang muluk muluk.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Argumentasi seperti ini lah yang tercantum dalam Dekrit Tordesilas 1494, dalam doktrin rega-lia,dan dalam asas Rex nullius, yang di Nusantara diwadahi dalam domain verklaring, seperti tercantum dalam Agrarische Wet 1870.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved