Breaking News:

Airlangga: UMKM Binaan Ponpes Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan, dan Halal di Indonesia

Berdasarkan survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, 2020), indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% di 2019 menjadi 81,4% di 2020

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/staf menko ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA IPU, selaku Ketua Harian DNKI saat kegiatan seminar dibuka secara virtual dalam rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) 2021 yang diselenggarakan secara hybrid pada 9-10 Desember 2021, di Pondok Pesantren As-Shofa Tangerang Banten. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Berdasarkan survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, 2020), indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% di 2019 menjadi 81,4% di 2020 untuk aspek penggunaan akun atau rekening.

Namun, masih terbuka ruang untuk tumbuh mengingat keberadaan 34.632 pondok pesantren (ponpes) dengan 4.766.394 pelajar sekolah agama/santri yang ada di Indonesia (Kementerian Agama, 2021).

Memperhatikan potensi di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Sekretariat DNKI, bekerja sama dengan Santri Millenial Centre (SiMaC) melaksanakan kegiatan seminar nasional edukasi dan literasi keuangan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) 2021 yang diselenggarakan secara hybrid pada 9-10 Desember 2021, di Pondok Pesantren As-Shofa Tangerang Banten.

Kegiatan seminar dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, yang juga berperan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA IPU, selaku Ketua Harian DNKI, juga menyampaikan sambutan kunci.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pelajar/santri, guru dan pengurus ponpes, serta masyarakat sekitarnya, merupakan sasaran strategis untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% di 2024.

“Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menjadi inisiatif strategis dari Pemerintah untuk mengoptimalkan peranan ponpes di Indonesia dalam memberdayakan ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk inklusi keuangan,” jelas Wakil Presiden.

Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan di lingkungan ponpes telah intensif dikoordinasikan oleh Sekretariat DNKI melalui implementasi berbagai program dengan sinergi yang koordinatif bersama berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi.

Kerja sama secara masif tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved