Breaking News:

Mata Telinga Angkatan Darat, Sejarah Babinsa Lahir di Zaman Soekarno & Jadi Alat Politik Soeharto

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia

Editor: Yandi Triansyah
KOMPAS.COM/HAMIM
Heri Purnomo, Babinsa Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, saat memberikan edukasi dan imbauan kepada warga untuk menjaga kamtibmas kampung miliarder. Jumat (19/2/2021). 

Kelahiran Babinsa sendiri tak lepas karena faktor politik yang tengah berkecamuk saat itu.

Salah satu fungsi Babinsa kala itu adalah untuk membendung penyebaran paham komunisme merangsek ke pedesaan.

Bahkan, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara gamblang mengintruksikan supaya Babinsa menjadi mata dan telinga angkatan darat guna menangkal penyebaran paham komunis.

Alat politik Soeharto

Dikutip dari Tirto.id yang berjudul Babinsa: Berdiri Di Zaman Sukarno, Dimaksimalkan di Zaman Soeharto, dalam sejarah politik Indonesia, Babinsa menjadi salah satu alat politik yang sangat penting, termasuk dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Wimanjaya K Liotohe yang dikenal sebagai salah satu musuh rezim ini, dalam karyanya Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubar (2001:11) menyebutkan:

"Menteri-Menteri sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT/RW dan Babinsa semuanya adalah Golkar yang wajib memfasilitasi kegiatan Golkar.

" Cerita Babinsa membantu Golkar sudah biasa terdengar, misalnya, di Kalimantan Timur, pada 1997, pernah ada cerita seorang Babinsa gugur ketika mengantar logistik untuk kampanye partai Golkar.

Sementara itu, seorang jenderal yang pamannya pernah jadi Wakil Presiden Republik Indonesia era Orde Baru menyebutkan Babinsa main politik di tingkat dalam pemilu-pemilu yang selalu memenangkan Golkar saja.

"Selama Orde Baru, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa telah terlibat dalam politik praktis untuk menggalang kekuatan-kekuatan dalam pemilu, pencalonan bupati, camat atau kepala desa," kata almarhum Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah (1951-2001) seperti dikutip Salim Said (2002:189) dalam Kompas dan Media Indonesia (14/12/1999).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved