Breaking News:

Hadirkan Ahli Pidana Sebagai Saksi, Ini Pendapatnya Terdakwa Mukti Sulaiman Kasus Masjid Sriwijaya

Sidang kasus korupsi dana hibah masjid Sriwijaya atas terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kembali digelar dengan menghadirkan Ahli Pidana

Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM/Chairul Nisyah
Ahli Pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Dr Mahmud Mulyadi SH MH, saat diwawancarai usai sidang, Jum'at (26/11/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sidang kasus korupsi dana hibah masjid Sriwijaya atas terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kembali digelar.

Kedua terdakwa dihadirkan di hadapan majelis hakim yang di ketuai oleh Abdul Aziz SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang jumat (26/11/2021).

Pada persidangan kali ini Ahli Pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Dr Mahmud Mulyadi SH MH, menerangkan pendapatnya terkait kasus dugaan korupsi dana hibah masjid Sriwijaya yang dilakukan oleh terdakwa Mukti Sulaiman selaku Sekda Pemerintah Provinsi Sumsel saat itu.

Yang mana pada inti keterangannya Ahli Pidana mengatakan jika tidak ada administrasi yang dilanggar maka tidak ada tindak pidana yang terjadi.

"Jika dikatakan oleh ahli administrasi negara dan perundang-undangan Bapak Bahrul tadi, mengatakan bahwa saudara Mukti Sulaiman tidak menyalahi atau melanggar aturan peradministrasian maka selaku Sekda saat itu, tidak ada tindak pidana yang dia lakukan," ujar saksi saat ditemui awak media usai sidang, Jum'at (26/11/2021).

Disinggung apakah ada kekeliruan pada dakwaan JPU pada terdakwa Mukti Sulaiman, Ahli Pidana mengatakan jika dakwaan JPU tidak dapat semerta-merta dikatakan keliru atau salah.

Menurutnya, dakwaan JPU sudah tepat akan tetapi perlu diuji apakah benar terdakwa Mukti Sulaiman melanggar administrasi.

"Jika tidak ada administrasi yang dilanggar maka tidak ada perbuatan melanggar hukum, dalam hukum pidana," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, Iswadi Idris SH MH mengatakan pada perkara ini terdakwa Mukti Sulaiman sebagaimana dakwaan JPU adalah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005, Permendagri nomor 13 tahun 2006.

"Kami ingin mendengar pendapat ahli dipersidangan terkait peraturan perundangan-undangan, apakah benar dakwaan dapat menjadi acuan dalam mempidanakan seseorang dalam hal ini klien kami," jelas Iswadi.

Iswadi mengatakan bahwa dalam keterangan ahli Administrasi Negara tadi menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi, terkait teknis cara kerja, sehingga apapun yang dilanggar dalam peraturan tersebut adalah hanya pelanggaran administrasi saja.

"Sehingga unsur perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dakwan JPU, itu ahli menilai tidak terpenuhi," jelasnya.

Dirnya menilai kliennya tidak tepat jika dijerat melanggar Pasal-Pasal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel dan berharap keterangan ahli yang dihadirkan tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Tipikor PN Palembang.

"Kami tetap berkeyakinan apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum tersebut kepada klien kami adalah tidak tepat, karena tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan. Kami optimis pak Mukti dapat bebas," tandasnya. 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved