Breaking News:

Libur Nataru Muba Terapkan PPKM Level III Hingga ASN Dilarang Ajukan Cuti, Ini Kata Plt Bupati

Upaya mencegah lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur natal dan tahun baru, ASN di Pemerintah Kabupaten Musi Banyusin (Muba) dilarang mengambil cuti.

Penulis: Fajeri Ramadhoni | Editor: adi kurniawan
sripoku.com/fajeri
Plt Bupati Muba Beni Hernedi. 

SEKAYU, SRIPO — Upaya mencegah lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur natal dan tahun baru, ASN di Pemerintah Kabupaten Musi Banyusin (Muba) dilarang mengambil cuti.

Selain itu, Pemkab Muba bakal menerpapkan PPKM level tiga sesuai intruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021.

"Ya, sesuai instruksi Mendagri, kita di Muba mulai 24 Desember nanti hingga 2 Januari tahun 2022 akan melaksanakan PPKM level III, tentu ini akan kita patuhi bersama," kata Plt Bupati Muba Beni Hernedi.

Lanjutnya, sejumlah peraturan yang harus dipatuhi saat menerapkan PPKM Level III saat Nataru diantaranya melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat, yaitu Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal dan Tahun 2021, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada PPKM level III.

“Untuk ASN di Muba dilarang cuti dan untuk senantiasa selalu menerapkan prokes dimana pun berada. Hal ini dilakukan agar penyebaran Covid-19 di Bumi Serasan Sekate tidak mengalami pelonjakan,”jelasnya.

Sementara itu, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Muba, menerangkan pihaknya juga akan mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan hingga ke tingkat pedesaan.

"Khusus dalam pelaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021, Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 daerah."

"Pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah
keluarga," tuturnya.

Selain itu, bisa juga diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja, jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas total gereja.

"Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk menyiapkan petugas, melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja."

"Serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk," tutupnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved