Breaking News:

Pandemi Realisasi PAD Kabupaten OKI 39 Persen, Masuk 20 Besar Terendah di Indonesia Untuk Tahun 2021

Realisasi PAD Kabupaten OKI baru 39 persen. Penerimaan pajak merosot terdampak pandemi Covid-19

Editor: Azwir Ahmad
Tribun Sumsel/ Winando Davinchi
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) OKI, Suhaimi saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Senin (22/11/2021) siang. 

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG - Sektor penerimaan retribusi pajak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) tidak begitu menggembirakan, kendatai mulai membaik pada triwulan keempat  tahun 2021 dibandingkan pada triwulan ketiga.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI, Suhaimi menyebutkan pandemi Covid-19 memang membuat penerimaan pajak di Kabupaten OKI merosot. 

"Sebenarnya kalau untuk triwulan pertama, kedua dan ketiga. Target induk yang semula Rp 58.475.700.000 dibulan September lalu, telah tercapai Rp 51.797.376.210 atau sekitar 88 persen,"

"Sebenarnya kami optimis diakhir tahun ini bisa tercapai target 100 persen," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Senin (22/11/2021) siang.

Tetapi dengan adanya target perubahan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Target meningkat drastis menjadi Rp 171.700.435.349. Atau naik lebih dari 3 kali lipat.

"Dengan adanya target perubahan, maka capaian jauh menurun tinggal 32 persen atau Rp 55.101.448.860,-. Dengan begini cukup sulit target tercapai," bebernya.

Diterangkan dalam rapat koordinasi pendapatan daerah yang dilakukan di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) 2. Capaian target yang dipaparkan direktorat jenderal pajak nasional.

Bahwa dari total 548 yang mengikuti zoom virtual. Kabupaten OKI termasuk dalam daftar 20 Kabupaten/Kota dengan PAD terendah di Indonesia.

"Ya kami cukup terkejut tadi saat rapat koordinasi tersebut, tetapi kedepan kita akan tetap berkoordinasi dengan seluruh Li-Ning sektor hingga ketingkat desa," ungkapnya.

Terdapat 11 sektor pajak di antaranya, pajak hotel, pajak restauran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, galian C.

Selanjutnya, pajak sarang burung wallet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Untuk sektor pajak restauran kedepan kami akan menambah 15 taping box bagi pemilik usaha di kota Kayuagung," 

"Sedangkan untuk PBBP2 kami melibatkan pihak kecamatan dan desa. Dengan sistem keroyokan agar mencapai 80 persen disetiap desa, dengan memilih objek yang masih bisa ditagih dan masih berpotensi," ungkapnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved