Breaking News:

Masyarakat Adat Dalam Keberlakuan UU Cipta Kerja

Terdapat dua hak yang harus dilindungi oleh negara hukum, yakni hak asasi manusia dan hak asasi warga negara.

Editor: Bejoroy
SRIPOKU.COM/Istimewa
Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan STIHPADA. 

Untuk cara berpikir tentang pengukuran telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup ha-nyalah sebatas baku mutu yang fisik saja.

ilustrasi
Update 14 November 2021. (https://covid19.go.id/)

Namun tidak meninjau kepada dampak sosial pada masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencil.

Semestinya terdapat pula pengukuran melalui baku mutu sosial budaya yang mana diukur dari batasan hukum adat pada masyarakat hukum adat atau komunitas adat terpencil tersebut.

Selanjutnya yang cukup anomali yakni terdapat pada norma pengaturan BAB III Bagian Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persya-ratan Investasi Paragraf 3 Pertanian Pasal 29 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah 17 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa:

“Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I)”.

Perumusan norma hukum hipotetis seperti ini terkesan adanya kebolehan (mogen) dan mengajari masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencil untuk menjual tanah adatnya.

Selain itu, pada BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 4 Kehutanan Pasal 22 angka 3 UU No. 11 Ta-hun 2020 yang mengubah Pasal 24 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 diatur bahwa:

“Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat”.

Padahal jika diukur apabila pada kawasan ataupun hutan yang akan dijadikan sebagai kawasan investasi tersebut terdapat masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencilnya.

Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Maka dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencil adalah subjek hukum di kawasan tersebut.

Dan dengan sendirinya memiliki hak dan kewajiban serta memiliki hubungan hukum dan pengetahuan dengan kawasan tersebut.

Namun mengapa pada perumusan norma Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak melibatkan masyarakat hukum adat atau komunitas adat terpencil setempat.

Inilah contoh kalau merumuskan norma hanya dengan kaca mata kuda saja, kurang jalan-jalan dan tanpa pernah tahu dengan realitas di lapangan.

Pada BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 3 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa: “Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Peme-rintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu”.

Jika memang berefleksi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil semestinya ditegaskan bahwa selain dari hasil penelitian terpadu.

Namun juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencil setempat.

Setelah dinyatakan layak untuk diselenggarakannya usaha pada kawasan hutan tersebut seba-gaimana diatur pada BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 27 UU No. 41 Tahun 1999 diatur bahwa:
“Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perseorangan;
b. koperasi;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah; atau
e. badan usaha milik swasta”.

Pada perumusan norma dalam Pasal 36 angka 5 ini benar-benar memuat cara-cara berpikir posivistik yang harus berdasarkan prosedural formal dengan berstatus badan hukum formal saja dengan tidak memberikan kesempatan perizinan berusaha bagi masyarakat hukum adat ataupun komunitas adat terpencil pada kawasan hutan setempat.

Inilah bentuk perselingkuhan di antara paham kedaulatan negara dengan paham kapitalis, sehingga meminggirkan masyarakat hukum adat terlebih komunitas adat terpencil seperti Su-ku Anak Dalam.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved