Breaking News:

'Sangat Tidak Masuk Akal, AHY Sejak Awal Yakin MA Tolak Gugatan Yusril soal AD/ART Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara untuk menanggapi putusan Mahkamah Agung

Editor: Yandi Triansyah
kompas.com/ANTARA
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

SRIPOKU.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara untuk menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan Yusril Ihza Mahendra soal uji materi AD/ART Partai Demokarat.

AHY mengatakan, gugatan itu tidak masuk akal, sehingga dirinya yakin sejak awal gugatan itu akan ditolak.

"Kami yakin ini terjadi atas izin Allah. Kami yakin gugatan tersebut akan ditolak, karena gugatannya sangat tidak masuk akal," kata AHY dalam video konferensi yang disiarkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

AHY mengaku mendapat laporan dari Hinca Pandjaitan yang memberikan informasi bahwa MA menolai gugatan Moeldoko.

Ia mengaku bersyukur saat menerima laporan tersebut.

"Tiba-tiba saya mendapatkan telpon dari Hinca Pandjaitan yang mengatakan MA menolak gugatan KSP Moeldoko. Atas itu saya ucapkan puji syukur," ujarnya.

Tugas Saya Sudah Selesai Yusril Kibarkan Bendera Putih Usai MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat

Sebelumnya, MA menolak gugatan Yusril Ihza Mahendra terkait uji materi atau judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keputusan itu dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dengan hakim anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi pada Selasa (9/11/2021).

"Menyatakan permohonan keberatan HUM dari para pemohon tidak dapat diterima," tulis salinan putusan Perkara No. 39 P/HUM/2021 yang diterima KOMPAS TV.

Majelis Hakim menjelaskan alasan menolak gugatan tersebut. MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.

Kemudian, AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan.

"Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU; tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan," katanya.

Sebagai informasi, Yusril dalam perkara ini bertindak sebagai kuasa hukum beberapa kader partai berlambang bintang mercy itu yang telah dipecat oleh AHY.

Mereka adalah mantan Ketua DPC Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, mantan Ketua DPC Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, mantan Ketua DPC Kabupaten Tegal Ayu Palaretins dan eks Ketua DPC Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved